Nasional

Vox Point Indonesia Soroti Data Penerima Bansos Diskusi Virtual

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia menyoroti permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial di masa pandemi Covid 19. Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati mengatakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinilai belum valid. Sehingga menurut Yohanes Handojo Budhisedjati data perlu diperbaharui agar bansos tepat sasaran.

“Inilah persoalan yang terjadi, yakni tidak adanya kesesuaian data milik pemerintah sehingga banyak bantuan sosial tidak tepat sasaran,” ujarnya, sebagai narasumber dalam Diskusi Politik (Dispol) Vox Point Indonesia Seri 16 melalui zoom meeting, Kamis (28/5/2020). Ia menyebut tidak adanya sinkronisasi dan update data di pemerintah menyebabkan penyaluran bansos itu tidak tepat waktu dan salah sasaran. Bahkan, kata dia, ada warga yang mestinya tidak berhak mendapat bantuan tapi malah menerima.

“Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pemerintah dari tingkatan paling bawah merevisi dan mengupdate kembali data penduduk, sehingga bantuan apa pun dari pemerintah tepat sasaran,” ujarnya. Handojo, Vox Point Indonesia telah meminta semua jajaran pengurus baik di tingkat nasional, daerah dan wilayah untuk ikut memantau, memonitor masalah bansos serta mengusulkan perbaikannya kepada pihak yang tepat. “Vox Point Indonesia harus ikut kawal, bisa langsung ke para pengurus di lingkungan yang mendata atau ke Ketua RT dan RW. Kami berharap data data warga penerima bansos sesuai yang diinginkan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

Handojo mengungkapkan persoalan yang ditemukan yakni sering terjadinya benturan kebijakan. Kemudian ia menilai tidak ada sinkronisasi antar kementerian, antar pemerintah pusat dan daerah sehingga membuat masyarakat bingung. Ia menyebut pandemi Covid 19 mestinya menjadi momentum yang baik untuk berkolaborasi dan saling tolong menolong, bukan malah saling menjatuhkan.

“Sebenarnya bantuan sosial dari pemerintah sangat mulia karena tujuannya jelas untuk bantu warga. Tapi, diduga ada pihak tertentu yang ingin memanfaatkan dengan mengklaim sebagai bantuan yang berasal dari kelompok tertentu. Kemudian tidak adanya. Ini sesungguhnya yang sangat merugikan kredibiltas Pemerintah Pusat,” ujarnya. Vox Point Indonesia memberikan rekomendasi agar bantuan sosial harus dikelola berdasarkan lima pilar yang disingkat TARIF. TARIF adalah singkatan dari Tranparan, Accountable, Resposibilty, Independency, Fairness.

Dispol ini mengangkat tema: Bansos Pandemi Covid 19, Bencana atau Berkah?. Diskusi tersebut dihadiri tiga narasumber yakni Ketua Umum Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati, Pengamat Sosial Politik Ray Rangkuti dan Tim Teknis Menteri Sosial RI Restu Hapsari. Peserta adalah para pengurus dan anggota Vox Point Indonesia dari seluruh Indonesia dan masyarakat umum.

Berita Terkait

Jangan Gigit Orang yang betul Kalau Salah Silahkan Gigit Pesan Jokowi di Rakornas Indonesia Maju

Nurofia Fauziah

Percuma Belva Mundur dari Stafsus Kalau Ruangguru Masih Ngurusi Kartu Prakerja Demokrat

Nurofia Fauziah

22 Wilayah Waspada Hujan Disertai Angin Kencang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG 23 Juli 2020

Nurofia Fauziah

dan Jepang Akan Masuk Indonesia Korsel Luhut Optimis Turis dari China Jika Corona Berlalu

Nurofia Fauziah

Segera Cetak Kartu 20 Juni 2020 Hari Terakhir Pendaftaran Sabtu Cara Daftar UTBK-SBMPTN 2020

Nurofia Fauziah

PKAKN DPR Bahas Akuntabilitas Dana Desa dengan Civitas Akademika UNS

Nurofia Fauziah

Menteri Luhut Bantah Pemerintah Tidak Konsisten Soal Penanganan Corona

Nurofia Fauziah

Aksi Penggelapan Mobil Pria Tasikmalaya Ini berhasil Gasak 7 Kendaraan Dikenal Tukang Tipu

Nurofia Fauziah

Ini Alasannya RS Darurat Virus Corona Wisma Atlet Kemayoran Tidak Terima Pasien Anak

Nurofia Fauziah

OTT Bupati Kudus, KPK Angkut Barang Bukti Rp 200 Juta Diduga Uang Suap untuk Isi Jabatan Kosong

Nurofia Fauziah

Bachtiar Nasir Bakal Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Nurofia Fauziah

Leave a Comment