Bisnis

Tanpa Reformulasi Kebijakan Ekonomi Indonesia akan Tertinggal dari Negara Lain Akademisi

Dinamika perubahan global akibat pandemi virus corona atau covid 19 perlu direspons secara cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai bisa mengalami perlambatan dan tertinggal oleh negara lain. Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan, urgensi dari pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah untuk merespons dinamika perubahan global.

Melalui Omnibus Law, pemerintah hendak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. "Dengan pranata Omnibus Law, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan produktivitas. Jika Omnibus Law tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif," kata Fahri, Rabu (1/7/2020). Fahri mengatakan, salah satu manfaat penerapan Omnibus Law di Indonesia adalah menyelesaikan tumpang tindih regulasi hingga kondisi hiperregulasi. Berdasarkan catatan Fahri, saat ini ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah.

“Skema Omnibus Law memang digunakan untuk kepentingan deregulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dan implementasi kebijakan,” kata Fahri. Lebih lanjut, Fahri mengatakan Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang undang ke dalam satu undang undang tematik. Fahri menyebut sejumlah negara sudah menggunakan Omnibus Law untuk memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan iklim investasi dan daya saing.

Karena itu, Fahri mendorong agar pembahasan di DPR dilakukan secara cermat dan teliti sehingga visi pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dapat berjalan dengan baik dan proporsional di bawah payung konsep hukum Omnibus Law. Sementara di sisi lain, keberadaan Omnibus Law tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah dibangun. "Penerapan Omnibus Law sebagai suatu sistem perundang undangan secara teknis akan berdampak pada dibatalkannya sekitar 79 undang undang, baik pada pasal atau ayat tertentu. Karenanya, butuh kajian mendalam serta harmonisasi harus dilakukan secara cermat dan hati hati agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam penerapannya di lapangan," kata Fahri.

Berita Terkait

Catat! dari Senin Besok Jam Operasional BCA Tutup Sejam Lebih Awal

Nurofia Fauziah

Pertamina Dorong Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Nurofia Fauziah

APTI Memprediksi Penjualan Rokok Turun Akibat Kenaikan Tarif Cukai

Nurofia Fauziah

Jiwasraya Disebut Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2018 menuju OJK

Nurofia Fauziah

Adroady Perluas Jangkauan Iklan Digital Mobile Menggunakan Armada Sepeda Motor

Nurofia Fauziah

Sri Mulyani Butuh Tambahan Utang hingga Rp 45 Triliun Per Pekan Biayai Defisit

Nurofia Fauziah

Harta Pemilik Grup Djarum Bertambah Rp 107 Triliun Tujuh Pekan Terakhir

Nurofia Fauziah

Napolly Diganjar Penghargaan Ini berhasil Bikin Inovasi Sofa Plastik Knock Down Bermotif Rotan

Nurofia Fauziah

Ini Ciri-ciri & Cara Bedakan dengan Telur Biasa Bahaya Bila Mengonsumsi Apa Itu Telur Infertil

Nurofia Fauziah

Program UMKM Naik Kelas & Modernisasi Koperasi Serta UKM Ekspor Jadi Fokus Menteri Teten Braman

Nurofia Fauziah

Token Listrik Gratis PLN Bulan Juni 2020 Diklaim di www.pln.co.id atau WA menuju 08122123123

Nurofia Fauziah

Pertamina Janjikan Kompensasi unruk Korban Tumpahan Minyak ONWJ di Karawang

Nurofia Fauziah

Leave a Comment