Bisnis

Tanpa Reformulasi Kebijakan Ekonomi Indonesia akan Tertinggal dari Negara Lain Akademisi

Dinamika perubahan global akibat pandemi virus corona atau covid 19 perlu direspons secara cepat dan tepat. Tanpa reformulasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai bisa mengalami perlambatan dan tertinggal oleh negara lain. Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan, urgensi dari pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah untuk merespons dinamika perubahan global.

Melalui Omnibus Law, pemerintah hendak mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. "Dengan pranata Omnibus Law, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di semua sektor melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan produktivitas. Jika Omnibus Law tidak dilakukan, lapangan pekerjaan akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif," kata Fahri, Rabu (1/7/2020). Fahri mengatakan, salah satu manfaat penerapan Omnibus Law di Indonesia adalah menyelesaikan tumpang tindih regulasi hingga kondisi hiperregulasi. Berdasarkan catatan Fahri, saat ini ada 8.451 Peraturan Pusat dan 15.965 Peraturan Daerah.

“Skema Omnibus Law memang digunakan untuk kepentingan deregulasi demi menghindari tumpang tindih dan mewujudkan efisiensi dan implementasi kebijakan,” kata Fahri. Lebih lanjut, Fahri mengatakan Omnibus Law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti atau mencabut ketentuan dalam undang undang atau mengatur ulang beberapa ketentuan dalam undang undang ke dalam satu undang undang tematik. Fahri menyebut sejumlah negara sudah menggunakan Omnibus Law untuk memperbaiki regulasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan iklim investasi dan daya saing.

Karena itu, Fahri mendorong agar pembahasan di DPR dilakukan secara cermat dan teliti sehingga visi pembangunan nasional, khususnya pada sektor ekonomi dapat berjalan dengan baik dan proporsional di bawah payung konsep hukum Omnibus Law. Sementara di sisi lain, keberadaan Omnibus Law tidak mengacaukan sistem hukum nasional yang sudah dibangun. "Penerapan Omnibus Law sebagai suatu sistem perundang undangan secara teknis akan berdampak pada dibatalkannya sekitar 79 undang undang, baik pada pasal atau ayat tertentu. Karenanya, butuh kajian mendalam serta harmonisasi harus dilakukan secara cermat dan hati hati agar tidak terjadi kekacauan hukum dalam penerapannya di lapangan," kata Fahri.

Berita Terkait

BTN Optimistis Bisa Lewati Target Laba di RBB 2020 Kantongi Laba Rp 768 Miliar di Semester I 2020

Nurofia Fauziah

6 Triliun Hingga Pertengahan Mei 2020 BCA Restrukturisasi Kredit Senilai Rp 82

Nurofia Fauziah

Siapkan Nomor ID Pelanggan Cara Dapat Token Gratis PLN Kompensasi Covid-19 Login www.pln.co id

Nurofia Fauziah

Penuhi Kebutuhan Pasar Asia Tenggara untuk Bangunan Baja Prefab, Nova Buildings Buka di Vietnam

Nurofia Fauziah

Terbanyak menuju Jawa Barat 25 Miliar Per Mei 2020 Pemerintah Salurkan BLT Rp 63

Nurofia Fauziah

3 Manfaat yang Kamu Dapatkan saat Menggunakan Mobile Banking

Nurofia Fauziah

Buka www.pln.co.id atau Hubungi Via WhatsApp buat Dapat Listrik Gratis PLN Bulan Juni 2020

Nurofia Fauziah

KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM

Nurofia Fauziah

Waskita Beri Pinjaman Modal Usaha buat 8 Mitra Binaan di Garut Dukung UMKM Kerajinan Kulit

Nurofia Fauziah

Menhub Minta Penyedia Jasa Transportasi Online Perhatikan Kesejahteraan Driver

Nurofia Fauziah

HUT Ke 33, KBN Siap Masuk Ke Era Digital 4.0 Lewat Penerapan Sistem ERP

Nurofia Fauziah

Menteri Airlangga Sebut Ekonomi Tiga Negara Ini Masih Tumbuh di Tengah Covid-19

Nurofia Fauziah

Leave a Comment