Nasional

Tanggapi Beda Anies Baswedan & Ahok Susun Anggaran Najwa Shihab Apakah Itu Tanda Kemunduran

Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab menanggapi pernyataan Anggota DPRD Fraksi PDIP, Ima Mahdiah terkait anggaran DKI Jakarta. Ima Mahdiah mengungkapkan, ada perbedaan cara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam menyusun anggaran. "Bahwa kemudian tadi disebut sebelumnya diupload semua dan sekarang tidak apakah itu tanda kemunduran semuanya diupload yang sekarang tidak, bagaimana melihatnya itu?," tanya Najwa Shihab.

Abdurrahman Suhaimi menilai, yang terpenting adalah rancangan yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta pada pihak DPRD. "Artinya kalau diupload itu baru rancangan, tetap saja pedoman kita bagi Anggota DPRD itu adalah dokumen resmi yang dikirim oleh DPRD," kata Abdurrahman Suhaimi. Kemudian, Najwa Shihab kembali mendesak agar politisi PKS itu menjelaskan apakah rancangan susunan anggaran yang tidak dipamerkan itu bersifat transparan atau tidak.

"Tapi untuk masyarakat bagaimana ketika yang dulu diupload semua, transparan semua, bisa dilihat, tapi sekarang tidak. Bagaimana mengartikan itu?," tanya Najwa Shihab lagi. Terkait apakah rancangan susunan anggaran itu diupload atau tidak, Abdurrahman Suhaimi menilai itu sudah transparan. "Apakah diupload itu sejak atau beda yang sekarang itu. Soal uploadnya lah kan saya bukan membahas soal teknisnya,"

"Tetapi soal transparannya, kalau dikatakan sekarang enggak transparan enggak benar, semua prosesnya itu transparan," jelas Abdurrahman Suhaimi. "Kecuali tidak diupload?," sela Najwa Shihab. Lantas, Abdurrahman Suhaimi meminta Najwa Shihab untuk bertanya kepada Amin Subekti, Ketua TGUPP DKI Jakarta.

"Jadi menilai transparansi apakah salah satunya ketika seluruh rancangan itu bisa diakses oleh publik?," tanya Najwa Shihab pada Amin. Amin menjawab, semua pihak boleh berpendapat namun ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta memiliki aturannya sendiri. "Masing masing oleh pendapat itu, bebas saja, tapi kami memegang pakem pakem dalam proses penganggaran tadi."

"Selama itu adalah dokumen, itu adalah anggaran kan, sebenarnya produk dari dua belah pihak lagi lagi saya ingin mengatakan seperti itu produknya eksekutif, produknya legislatif," jelas Amin. Amin menilai, pemerintah DKI Jakarta selalu transparan seperti era sebelumnya. "Kemudian ketika sudah dibahas itu lah disebut dengan anggaran dan kita pasti transparan, dari tahun tahun sebelumnya kita transparan," kata Amin.

Sementara itu, sebelumnya, Ima Mahdiah menjelaskan bahwa usulan komponen dari masyarakat seharusnya dipertontokan kepada publik agar mereka tahu apakah apa yang mereka usulkan bisa dianggarkan atau tidak. "Jadi gini kan ini total anggaran kan banyak pak, komponen itu sekitar dua ratus ribu, masyarakat dari RT, RW, Musrenbang (<span >Musyawarah Perencanaan Pembangunan)</span>, mereka kan mengusulkan tapi mereka juga harus lihat bahwa ini dianggarkan atau tidak." "Makanya itu fungsi dari kita meng upload<span ></span>biar masyarakat juga bisa jelas gitu apa yang sudah dianggarkan dan apa yang belum," jelas Ima.

Namun, Ima menilai Anies Baswedan terkesan menutup nutupi masalah anggaran. Seharusnya, jika tidak terjadi apa apa maka tidak masalah rancangan anggaran itu dipamerkan ke publik. "Karena kalau saya lihat di sini Pak Anies kayak<span ></span>insecure<span ></span>(gelisah), apa yang ditutup tutupin seperti itu."

"Karena kalau kita tidak ada apa apa yang sudah kita buka ke publik seperti itu," ungkap dia. Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima. William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.

"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William. "Jadi oke transparan pas<span ></span>ngrembugin<span ></span>RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya. Lalu, presenter Najwa Shihab bertanya apa perbedaan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya, yakni era Ahok.

"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab. Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik. "Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita<span ></span>upload<span ></span>karena apa biar kelihatan," kata Ima.

"Kalau di Musrenbang sudah diusuulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita<span ></span>by<span ></span>masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," tambahnya. Sehingga Ima menyesalkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang dari awal tidak terbuka hingga membuat kekisruhan seperti ini. "Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA PPAS yang seperti ini tidak akan terjadI," ungkap Ima.

Berita Terkait

Ini Daftar Besarannya TNI & Polri Bakal Cair pada Akhir Tahun 2020 Pensiunan Gaji Ke-13 bagi PNS

Nurofia Fauziah

Andi Gani Tekankan Soliditas Sandang & Kulit Tutup Munas Federasi Serikat Pekerja Tekstil

Nurofia Fauziah

14 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Peringatan Dini BMKG Senin 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Perhatikan Cara Ambil Foto Portrait Bukan Landscape Panduan Swafoto buat Daftar Kartu Pra Kerja

Nurofia Fauziah

Masyarakat Diimbau Pakai Masker Kain Saat di Luar Rumah Bisa Tangkal Virus Corona hingga 70 Persen

Nurofia Fauziah

Tommy Soeharto Akan Gugat SK Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nurofia Fauziah

Gedung Kemenkumham Ditutup Sementara Sejumlah ASN Terinfeksi Covid-19

Nurofia Fauziah

Wiranto: Kasus di Sibolga Tidak Terkait Pemilu

Nurofia Fauziah

Pemerintah Cegah Terjadinya Konflik Terkait Pelarangan Rayakan Natal di Kabupaten Dharmasraya

Nurofia Fauziah

Polisi Bakal Bubarkan Demonstrasi Mahasiswa Jika Berujung Anarkis

Nurofia Fauziah

Ida Fauziyah Resmikan Inkubasi Bisnis di BBPPK & PKK Lembang

Nurofia Fauziah

Imbauan Beraktivitas dari Rumah Perlu Dibarengi Dengan Perintah Lockdown Politikus Demokrat

Nurofia Fauziah

Leave a Comment