Nasional

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa spirit pasal 1 hingga pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960 jangan sampai hilang. Sebagai contoh yaitu pada pasal 9 UU PA 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas batas ketentuan pasal 1 dan 2. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanahan yang dihadiri DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPP PP REI), Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Direksi Kawasan Industri, serta Tim Panitia Kerja RUU Pertanahan dari pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

“Pada pasal 2 berbunyi, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat," jelas Herman. Negara tentu tidak ingin melepas berbagai kepemilikan tanah kepada warga negara asing, tetapi menurut politisi partai demokrat itu, bisa dimungkinkan untuk memberikan sewa jangka panjang. Tentu saja titik berat dengan kepastian hukum terkait kepemilikan sewa jangka panjang itu harus jelas pengaturannya dalam UU. Terkait kedudukan IPPAT, ia membandingkan dengan negara negara yang maju seperti Belanda yang memiliki daratan kecil namun populasi penduduknya sekitar 17 juta jiwa.

Fungsi pejabat pembuat akta tanah di negara tersebut sangat penting. Karena Pemerintah Belanda mengelola tanahnya melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga kadastral membidangi pertanahan juga berstatus sebagai bank tanah yang mengatur konsolidasi lahan. “Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah pun itu hanya selembar dan kapan saja bisa di print outdi manapun berada, dengan jaminan bahwa si pembuat atau korporasi nongovernment organizationyang mengeluarkan terhadap legitimasi kepemilikan lahan itu statusnya sangat kuat," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Legitimasi pertanahan bukan ada digovernmentmelainkan ada dinon government organizationseperti kadastral. Untuk itu dibutuhkan penguatan ke dalam ini harus dilakukan gitu jangan kemudian banyak kasus mendelegitimasi terhadap keberadaan IPPAT. "Ini yang menurut saya harus betul betul ketat, sehingga kalau suatu saat bahwa pemerintah hanya sebagai pengelola saja, legitimasinya ada di organisasi lain, tentu ini harus diperkuat dari sisi kepastian legitimasinya itu," pungkas Herman.

Berita Terkait

Demokrat wajib Ada di Hati & Pikiran Rakyat Ibas

Nurofia Fauziah

Terima Suap 5,6 Miliar, Bupati Bengkalis Amril Mukminin Jadi Tersangka KPK

Nurofia Fauziah

Aksi Penggelapan Mobil Pria Tasikmalaya Ini berhasil Gasak 7 Kendaraan Dikenal Tukang Tipu

Nurofia Fauziah

Vox Point Indonesia Soroti Data Penerima Bansos Diskusi Virtual

Nurofia Fauziah

Hujan Petir di Pangkal Pinang Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota di Indonesia Kamis 2 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Fraksi PKS di DPR Minta Rencana Relaksasi PSBB Dipertimbangkan Secara Matang

Nurofia Fauziah

Komisi I DPR Minta Aparat Bertindak Cepat Redakan Gejolak di Papua

Nurofia Fauziah

MUI Beri Penjelasan Soal Hukum Tidak Salat Jumat 3 Kali hingga Diganti Salat Zuhur saat Wabah Corona

Nurofia Fauziah

3 Triliun Jokowi Anggarkan TKDD 2021 Sebesar Rp 796

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Kamis 18 Juni 2020 Potensi Pembentukan Awan Hujan di Berbagai Daerah BMKG

Nurofia Fauziah

Negara Tidak Sedang Terancam Teror Diskusi UGM Kriminolog UI

Nurofia Fauziah

Kader Hanura Marah Tidak Dapat Jatah Menteri

Nurofia Fauziah

Leave a Comment