Nasional

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa spirit pasal 1 hingga pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960 jangan sampai hilang. Sebagai contoh yaitu pada pasal 9 UU PA 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas batas ketentuan pasal 1 dan 2. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanahan yang dihadiri DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPP PP REI), Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Direksi Kawasan Industri, serta Tim Panitia Kerja RUU Pertanahan dari pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

“Pada pasal 2 berbunyi, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat," jelas Herman. Negara tentu tidak ingin melepas berbagai kepemilikan tanah kepada warga negara asing, tetapi menurut politisi partai demokrat itu, bisa dimungkinkan untuk memberikan sewa jangka panjang. Tentu saja titik berat dengan kepastian hukum terkait kepemilikan sewa jangka panjang itu harus jelas pengaturannya dalam UU. Terkait kedudukan IPPAT, ia membandingkan dengan negara negara yang maju seperti Belanda yang memiliki daratan kecil namun populasi penduduknya sekitar 17 juta jiwa.

Fungsi pejabat pembuat akta tanah di negara tersebut sangat penting. Karena Pemerintah Belanda mengelola tanahnya melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga kadastral membidangi pertanahan juga berstatus sebagai bank tanah yang mengatur konsolidasi lahan. “Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah pun itu hanya selembar dan kapan saja bisa di print outdi manapun berada, dengan jaminan bahwa si pembuat atau korporasi nongovernment organizationyang mengeluarkan terhadap legitimasi kepemilikan lahan itu statusnya sangat kuat," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Legitimasi pertanahan bukan ada digovernmentmelainkan ada dinon government organizationseperti kadastral. Untuk itu dibutuhkan penguatan ke dalam ini harus dilakukan gitu jangan kemudian banyak kasus mendelegitimasi terhadap keberadaan IPPAT. "Ini yang menurut saya harus betul betul ketat, sehingga kalau suatu saat bahwa pemerintah hanya sebagai pengelola saja, legitimasinya ada di organisasi lain, tentu ini harus diperkuat dari sisi kepastian legitimasinya itu," pungkas Herman.

Berita Terkait

di Antaranya akan Jadi Teman Diskusi Presiden Tugas Staf Khusus Jokowi Telah Dibagi

Nurofia Fauziah

Polisi Bakal Bubarkan Demonstrasi Mahasiswa Jika Berujung Anarkis

Nurofia Fauziah

Tata Cara Puasa Syawal 1441 H Apakah wajib Dikerjakan Berurutan 6 Hari

Nurofia Fauziah

Pengamat Politik Sebut Peluang Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024 Lebih Besar Dibanding Anies Baswedan

Nurofia Fauziah

Pemerintah & Baleg DPR dari Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Nurofia Fauziah

8.406 Sembuh 1.698 Meninggal DATA TERKINI Pasien Positif Corona Bertambah 684 Menjadi 28.233 Orang

Nurofia Fauziah

Imbauan Beraktivitas dari Rumah Perlu Dibarengi Dengan Perintah Lockdown Politikus Demokrat

Nurofia Fauziah

PGRI Minta Dana Program Organisasi Penggerak Dialihkan buat Bantu Siswa Belajar Jarak Jauh

Nurofia Fauziah

Penyebar Hoaks Wapres Ma’ruf Amin Terinfeksi Virus Corona Ditangkap Polisi di Bali

Nurofia Fauziah

Ini Dua Pelanggaran Terbanyak Selama Operasi Zebra

Nurofia Fauziah

Siti Nur Azizah Temui Prabowo Bicarakan Langkah Menuju Pilkada 2020 Putri Wapres Ma’ruf Amin

Nurofia Fauziah

sang Menantu Abdi Setiawan Minta Doa buat Kesembuhan sang Mertua Kabarkan Kondisi Terkini Wiranto

Nurofia Fauziah

Leave a Comment