Nasional

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa spirit pasal 1 hingga pasal 15 Undang Undang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960 jangan sampai hilang. Sebagai contoh yaitu pada pasal 9 UU PA 1960, hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam batas batas ketentuan pasal 1 dan 2. Pernyataan itu disampaikannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menerima masukan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pertanahan yang dihadiri DPP Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPP PP REI), Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT), Direksi Kawasan Industri, serta Tim Panitia Kerja RUU Pertanahan dari pemerintah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

“Pada pasal 2 berbunyi, atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang undang Dasar dan hal hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat," jelas Herman. Negara tentu tidak ingin melepas berbagai kepemilikan tanah kepada warga negara asing, tetapi menurut politisi partai demokrat itu, bisa dimungkinkan untuk memberikan sewa jangka panjang. Tentu saja titik berat dengan kepastian hukum terkait kepemilikan sewa jangka panjang itu harus jelas pengaturannya dalam UU. Terkait kedudukan IPPAT, ia membandingkan dengan negara negara yang maju seperti Belanda yang memiliki daratan kecil namun populasi penduduknya sekitar 17 juta jiwa.

Fungsi pejabat pembuat akta tanah di negara tersebut sangat penting. Karena Pemerintah Belanda mengelola tanahnya melalui Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga kadastral membidangi pertanahan juga berstatus sebagai bank tanah yang mengatur konsolidasi lahan. “Sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah pun itu hanya selembar dan kapan saja bisa di print outdi manapun berada, dengan jaminan bahwa si pembuat atau korporasi nongovernment organizationyang mengeluarkan terhadap legitimasi kepemilikan lahan itu statusnya sangat kuat," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Legitimasi pertanahan bukan ada digovernmentmelainkan ada dinon government organizationseperti kadastral. Untuk itu dibutuhkan penguatan ke dalam ini harus dilakukan gitu jangan kemudian banyak kasus mendelegitimasi terhadap keberadaan IPPAT. "Ini yang menurut saya harus betul betul ketat, sehingga kalau suatu saat bahwa pemerintah hanya sebagai pengelola saja, legitimasinya ada di organisasi lain, tentu ini harus diperkuat dari sisi kepastian legitimasinya itu," pungkas Herman.

Berita Terkait

Imbas Pandemi Terbanyak Lulusan SMK & PT Angka Pengangguran Bertambah 3 Juta Orang Ida Fauziah

Nurofia Fauziah

Pengusaha Baja Lokal Dukung Percepatan Pembangunan Ibukota Baru

Nurofia Fauziah

PKAKN DPR Bahas Akuntabilitas Dana Desa dengan Civitas Akademika UNS

Nurofia Fauziah

8.406 Sembuh 1.698 Meninggal DATA TERKINI Pasien Positif Corona Bertambah 684 Menjadi 28.233 Orang

Nurofia Fauziah

Proses Hukum KPK Penting buat Seleksi Jaksa-jaksa ‘Nakal’

Nurofia Fauziah

Ini Alasannya RS Darurat Virus Corona Wisma Atlet Kemayoran Tidak Terima Pasien Anak

Nurofia Fauziah

Mardani Yakini Penurunan Presidential-Pilkada Threshold Akan Buat Banyak Orang Baik Masuk Politik

Nurofia Fauziah

Tayang Anak Seribu Pulau & Membaca Kitab Kuning Sabtu 9 Mei 2020 Jadwal Belajar dari Rumah TVRI

Nurofia Fauziah

Evi Novida Siap Bekerja Selenggarakan Pilkada Minta Status Keanggotaan Dipulihkan

Nurofia Fauziah

Jika Pandemi Corona Tak Terkendali Salat Idul Fitri Boleh Ditiadakan MUI

Nurofia Fauziah

Para Serikat Pekerja Bacakan Pernyataan Sikapnya Menyikapi Kegaduhan di Garuda Indonesia

Nurofia Fauziah

Leave a Comment