Nasional

Saya Yakin UU 19 Dibuat dengan Niat Jahat Sindir Optimisme Pimpinan KPK Feri Amsari Soroti RUU KPK

Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas, Feri Amsari memaparkan bagaimana revisi undang undang KPK miliki banyak celah. Feri mengingatkan kepada Pimpinan KPK baru untuk memperhatikan celah hukum yang ada di Undang Undang nomor 19 tahun 2019. "Soal penyidik dan penuntut di Undang Undang 30 '2002 di declare (nyatakan) oleh undang undang yang lama bahwa Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum," kata Feri di acara 'SAPA INDONESIA MALAM' KompasTV, Sabtu (21/12/2019).

"Di undang undang yang baru, pernyataan itu dihilangkan." "Ini timbul pertanyaan pertanyaan yang secara teknis harus betul betul dijawab," tambahnya. Penghilangan pernyataan tersebut menurut Feri adalah hal serius.

Ia kemudian menyindir optimisme Pimpinan KPK yang baru karena belum banyak menghadapi masalah. "Ini ada kendala luar biasa di peraturan," jelas Feri. "Tentu beliau (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) masih sangat optimis."

"Tapi begitu menghadapi kendala kendala besar, tiap hari pra peradilan, ini akan menjadi hal yang rumit lagi." "Banyak hal yang kemudian perlu dipersiapkan oleh Pimpinan KPK yang baru," tambahnya. Feri mengatakan pembuatan revisi UU KPK dibuat dengan niat jahat yang miliki banyak celah.

Ia juga berharap Pimpinan KPK yang baru mampu memperbaiki celah celah hukum yang ada di RUU KPK. "Saya yakin undang undang 19 itu dibuat dengan niat jahat," kata Feri. "Oleh karena itu pasti ada celah dan beliau (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) karena satu satunya Doktor Hukum, pasti bisa melihat celah itu dan membuat peraturan untuk menutupinya."

"Karena banyak hal yang perlu diperbaiki agar kemudian cita cita pemberantasan korupsi bisa hidup lagi meskipun ada kendala teknis," tambahnya. Soal optimisme, Feri tidak melarang hal tersebut namun ia mengigatkan Pimipinan KPK agar waspada terhadap celah dari UU KPK yang baru. "Jangan sampai kita tidak siap, perlu kesiapan yang matang bagi Pimpinan KPK menghadapi segala potensi yang bisa terjadi," ujar Feri.

Feri meyakini UU KPK yang baru memiliki banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh koruptor. "Saya sangat yakin kelemahan yang timbul dengan banyak tahap sekarang seperti saat ini," tutur Feri. "Akan betul betul dimanfaatkan oleh koruptor untuk pra peradilan atau segala macamnya," lanjutnya.

Ketua KPK periode 2019 2023, Firli Bahuri menyampaikan pidato pertamanya setelah serah terima jabatan, Jumat (20/12/2019). Firli menjelaskan jika sebelumnya pegawai KPK dibagi dalam tiga kategori. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2015 yang membagi status pegawai KPK menjadi 3 macam.

Namun Firli mengatakan jika aturan tersebut untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi. "Amanat Undang Undang seluruh pegawai KPK, karena kita tahu dalam PP 62 tahun 2005, pegawai KPK ada tiga, pertama ada pegawai tetap, kedua yaitu pegawai negeri yang dipekerjakan, dan yang ketiga adalah pegawai tidak tetap," ujar Firli. Seperti yang diketahui, untuk saat ini pemerintah sudah memutuskan untuk merubah status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Amanat Undang Undang dikatakan bahwa pegawai KPK beralih status menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara," jelas Firli. "Untuk itu harus ada juga instrumen yang mengatur tentang peralihan status pegawai KPK menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara." Setelah itu Firli menjelaskan lebih lanjut soal perubahan status pegawai KPK tersebut.

Menurutnya, semua pegawai KPK akan menjadi ASN tanpa pengecualian. Firli mengatakan perubahan status pegawai KPK merupakan peralihan bukan pengangkatan. "Dan itu tidak perlu diragukan, tinggal nanti bagaimana aturan tentang alih status, bukan pengangkatan," jelas Filri.

"Kalau kita mengatakan pengangkatan, maka ada pengecualian." Dia mengatakan jika yang dimaksut adalah pengangkatan maka harus mengacu pada Undang Undang ASN. Dimana di dalamnya tertera aturan pengangkatan ASN maksimal mempunyai usia 35 tahun.

"Karena dalam Undang Undang ASN dikatakan yang diangkat pegawai negeri atau ASN maksimum berumur 35 tahun." "Jadi jangan rekan rekan yang berumur 36 tahun keatas ada keraguan, karena ini sifatnya adalah peralihan status dari pegawai KPK menjadi Pegawai ASN," ungkapnya. Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean menyampaikan pidato pertamanya seusai serah terima jabatan, Jumat (20/12/2019).

Empat anggota Dewas KPK tersebut adalah Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, dan Harjono. Sebelum bertugas, Tumpak Hatorangan meminta doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia dan juga rekan rekan kerja di KPK. Seperti yang diketahui, Dewas KPK merupakan organ baru dalam penegakan hukum yang melekat di tubuh KPK.

"Oleh karena itu teman teman yang sudah lama di KPK ini berikanlah doa restu pada kami, lima orang dewan pengawas," ujar Tumpak. "Sebagai organ yang baru hadir di tengah tengah KPK," jelasnya. Selain itu, Tumpak berjanji akan bekerja sama dengan KPKdalam rangka melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni pemberantasan korupsi.

Dirinya bertekad akan terus melakukan pengawasan kepada kinerja KPK. "Tentu kami komitmen, bahwa pemberantasan korupsi harus kita tuntaskan dengan mengedepankan komisi pemberantasan korupsi sebagai garda terdepan, bersinergi dengan aparat penegak hukum yang lainnya," beber Tumpak. "Itu janji kami, harapan kami demikian."

Maka dari itu, Tumpak berharap Dewas KPK ini bisa diterima dengan baik oleh semua pihak, sehingga nantinya bisa melaksakan tugas dan kewajiban dengan baik. "Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami mohon kiranya kami berlima sebagai organ yang baru bisa diterima dengan baik," harapnya. "Dan mohon doa restunya, supaya apa yang disebut di dalam Undang Undang itu dapat kita laksanakan dengan baik," jelas Tumpak.

Dirinya yakin, dengan hadirnya Bewas bisa memperkuat kinerja dari KPK dalam memberantas korupsi. "Kita bisa memperkuat, lebih kuat lagi daripada yang sebelumnya," pungkasnya.

Berita Terkait

PGRI Minta Dana Program Organisasi Penggerak Dialihkan buat Bantu Siswa Belajar Jarak Jauh

Nurofia Fauziah

Yunarto Wijaya Analisa Sosok Sandiaga & AHY Maju Pilpres 2024 Siapa yang Paling Berpeluang Menang

Nurofia Fauziah

Diduga Modus Penipuan VIRAL Stiker Call Center Palsu di ATM BNI Tutupi Nominal Pecahan Uang

Nurofia Fauziah

Berikut Ketentuan Pelaksanaan SKB BKN Siapkan 20 Lokasi Tes SKB CPNS 2019 di Luar Negeri

Nurofia Fauziah

Ini Dua Pelanggaran Terbanyak Selama Operasi Zebra

Nurofia Fauziah

Ada 31 Instansi Menutup Pendaftaran pada Jumat 29 November 2019 Update CPNS 2019

Nurofia Fauziah

Anggota BPK Achsanul Qosasi Mengaku Tidak Kenal Ulum Disebut Terima Uang Kasus KONI

Nurofia Fauziah

Optimis Tapi wajib Tetap Waspada 5 Persen Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diproyeksi Mencapai 5 PAN

Nurofia Fauziah

Para Serikat Pekerja Bacakan Pernyataan Sikapnya Menyikapi Kegaduhan di Garuda Indonesia

Nurofia Fauziah

Terdakwa Benny Tjokro Bingung Baca Surat Dakwaan 8 Triliun Didakwa Rugikan Keuangan Negara Rp 16

Nurofia Fauziah

Mensesneg wajib Lebih Efektif Berkoordinasi dengan Publik & MPR Ahmad Basarah

Nurofia Fauziah

Polri Janji Penyidikan Berlangsung Transparan & Akuntabel Kuasa Hukum Djoko Tjandra Dicekal

Nurofia Fauziah

Leave a Comment