Nasional

Polri Juga Telisik Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Djoko Tjandra Tak Hanya Brigjen Prasetijo

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menahan mantan Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Rabu (15/7/2020). Brigjen Pol Prasetijo Utomo ditempatkan di ruang tahanan khusus Provos Polri. Perwira tinggi polisi tersebut akan menjalani penahanan selama 14 hari ke depan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. mengatakan Brigjen Prasetijo Utomo ditahan sambil dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus penerbitan surat jalan kepada Djoko Tjandra. "Jadi ada tempat provos khusus untuk anggota dan sudah disiapkan mulai malam ini BJPU (Brigjen Prasetijo Utomo, Red) ditempatkan tempat khusus di Provos Mabes Polri selama 14 hari," kata Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Dia mengatakan penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) akan terus mendalami terkait kasus tersebut.

Termasuk, kemungkinan ada personel polri lain yang terlibat penerbitan surat jalan tersebut. "Dari penyidik propam tidak berhenti disini, dari Propam akan mendalami apakah keterlibatan pihak lain. Kalau memang ada sesuai dengan komitmen bapak Kapolri, kalau ada kita proses, kita periksa sama perlakuannya. Tentunya kita menggunakan asas praduga tidak bersalah BJPU kita minta keterangan selengkap selengkapnya," katanya. Nama Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo mendadak menjadi sorotan.

Hal itu menyusul dugaan yang bersangkutan menerbitkan surat jalan terhadap buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Tak menunggu lama,Kapolri Jenderal Idham Azis langsung mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pencopotan itu termaktub dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal Rabu 15 Juli 2020. Kini, Brigjen Prasetijo Utomo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri. Pencopotan itu dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan ihwal siapa sebenarnya sosok Brigjen Prasetijo. Prasetijo Utomo lahir di Jakarta 16 Januari 1970. Dia adalah alumni angkatan polisi (Akpol) pada tahun 1991 yang merupakan teman seangkatan Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Selain Listyo, Prasetijo merupakan seangkatan dengan sejumlah jenderal jenderal yang tengah berada di pucuk pimpinan polri. Di antaranya, Kapolda Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal hingga Brigjen Krishna Murti menjabat Karomisinter Divhubinter Polri. Lalu, Irjen Mohammad Fadil Imran yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur yang juga merupakan alumni Akpol 1991.

"Alumni Akpol 1991 cukup kompak Alumni Akpol 1991 termasuk Brigjen Prasetijo Utomo dinilai cukup kompak. Total mereka yang pernah lulus Akpol '91 ada 202 orang," jelas Neta. Sebelum menjabat Karokorwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo sebelumnya menjabat sebagai Kabagkembangtas Romisinter Divhubinter Polri. Sebelumnya lagi, Prasetijo juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan.

Sebelum didapuk menjadi Wadirkrimum Polda Jawa Timur, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Mojokerto Jawa Timur. Neta mengatakan berbagai kontroversi yang pernah dilakukan oleh Prasetijo Utomo selama menjabat Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Yang paling anyar, aksi heroik Prasetijo menyita aset dan bangunan hotel di Bali. "Saat menjabat sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo Utomo pernah menyita aset dan bangunan hotel salah satu pengusaha asal Surabaya yang diduga mengemplang pajak negara hingga Rp200 miliar di Bali tahun 2019 lalu," jelasnya.

Tak hanya itu, Prasetijo juga pernah menjadi sorotan karena berani menutup kegiatan reklamasi di Tegal pada Agustus 2019 lalu. "Pada Agustus tahun 2019 lalu juga, Prasetijo juga tercatat menutup kegiatan reklamasi di Tegal Mas di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung," katanya. "Bareskrim Polri saat itu menegaskan bahwa tak boleh lagi ada kegiatan reklamasi di lokasi yang ditempati plang pengumuman tersebut," pungkasnya.

Berita Terkait

Rocky Gerung Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Rachland Nashidik: Dia Lagi Senang Manjat Dinding

Nurofia Fauziah

Tommy Soeharto Akan Gugat SK Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nurofia Fauziah

Berikut ketentuan & Skema Pencairannya BLT Rp 600 Ribu Selama 4 Bulan Dibagikan 2 Tahap

Nurofia Fauziah

Menteri Pertahanan Dikabarkan Tak Akan Terima Gaji Prabowo Subianto Masa Tak Terima Gaji

Nurofia Fauziah

Pakar Epidemiologi Sebut Indonesia Belum dapat Penuhi Seluruh Kriteria dari WHO Soal New Normal

Nurofia Fauziah

Negara Tidak Sedang Terancam Teror Diskusi UGM Kriminolog UI

Nurofia Fauziah

Hilal Awal Syawal Belum Terlihat di Wilayah Indonesia Kemenag

Nurofia Fauziah

Gempa Hari Ini BMKG Catat Telah Terjadi Dua Gempa Pada Hari Ini, Tidak Berpotensi Tsunami

Nurofia Fauziah

Berikut ketentuan & Cara Daftar Pendaftaran Kartu Pra Kerja Gelombang II Dibuka 20 April 2020

Nurofia Fauziah

JPKP Nasional Cabang Jatim Kawal Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

Nurofia Fauziah

Ini Alasannya Rocky Gerung Blak-blakan Sebut Presiden Tak Paham Pancasila Di Depan Mahfud MD

Nurofia Fauziah

Aksi Kriminal Tidak Peduli Hukum Analisis Kriminolog soal Aksi Premanisme ala John Kei

Nurofia Fauziah

Leave a Comment