Nasional

Polri Juga Telisik Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Djoko Tjandra Tak Hanya Brigjen Prasetijo

Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menahan mantan Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Rabu (15/7/2020). Brigjen Pol Prasetijo Utomo ditempatkan di ruang tahanan khusus Provos Polri. Perwira tinggi polisi tersebut akan menjalani penahanan selama 14 hari ke depan.

Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono. mengatakan Brigjen Prasetijo Utomo ditahan sambil dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus penerbitan surat jalan kepada Djoko Tjandra. "Jadi ada tempat provos khusus untuk anggota dan sudah disiapkan mulai malam ini BJPU (Brigjen Prasetijo Utomo, Red) ditempatkan tempat khusus di Provos Mabes Polri selama 14 hari," kata Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/7/2020). Dia mengatakan penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) akan terus mendalami terkait kasus tersebut.

Termasuk, kemungkinan ada personel polri lain yang terlibat penerbitan surat jalan tersebut. "Dari penyidik propam tidak berhenti disini, dari Propam akan mendalami apakah keterlibatan pihak lain. Kalau memang ada sesuai dengan komitmen bapak Kapolri, kalau ada kita proses, kita periksa sama perlakuannya. Tentunya kita menggunakan asas praduga tidak bersalah BJPU kita minta keterangan selengkap selengkapnya," katanya. Nama Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Pol Prasetijo Utomo mendadak menjadi sorotan.

Hal itu menyusul dugaan yang bersangkutan menerbitkan surat jalan terhadap buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Tak menunggu lama,Kapolri Jenderal Idham Azis langsung mencopot Brigjen Pol Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro (Karo) Korwas PPNS Bareskrim Polri. Hal itu menyusul kontroversi yang bersangkutan menerbitkan surat jalan kepada buronan kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Pencopotan itu termaktub dalam Surat Telegram (TR) Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020 tertanggal Rabu 15 Juli 2020. Kini, Brigjen Prasetijo Utomo dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Yanma Mabes Polri. Pencopotan itu dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Indonesia Police Watch (IPW) membeberkan ihwal siapa sebenarnya sosok Brigjen Prasetijo. Prasetijo Utomo lahir di Jakarta 16 Januari 1970. Dia adalah alumni angkatan polisi (Akpol) pada tahun 1991 yang merupakan teman seangkatan Kabareskrim Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Selain Listyo, Prasetijo merupakan seangkatan dengan sejumlah jenderal jenderal yang tengah berada di pucuk pimpinan polri. Di antaranya, Kapolda Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Iqbal hingga Brigjen Krishna Murti menjabat Karomisinter Divhubinter Polri. Lalu, Irjen Mohammad Fadil Imran yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur yang juga merupakan alumni Akpol 1991.

"Alumni Akpol 1991 cukup kompak Alumni Akpol 1991 termasuk Brigjen Prasetijo Utomo dinilai cukup kompak. Total mereka yang pernah lulus Akpol '91 ada 202 orang," jelas Neta. Sebelum menjabat Karokorwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo sebelumnya menjabat sebagai Kabagkembangtas Romisinter Divhubinter Polri. Sebelumnya lagi, Prasetijo juga pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan.

Sebelum didapuk menjadi Wadirkrimum Polda Jawa Timur, ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Mojokerto Jawa Timur. Neta mengatakan berbagai kontroversi yang pernah dilakukan oleh Prasetijo Utomo selama menjabat Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri. Yang paling anyar, aksi heroik Prasetijo menyita aset dan bangunan hotel di Bali. "Saat menjabat sebagai Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Prasetijo Utomo pernah menyita aset dan bangunan hotel salah satu pengusaha asal Surabaya yang diduga mengemplang pajak negara hingga Rp200 miliar di Bali tahun 2019 lalu," jelasnya.

Tak hanya itu, Prasetijo juga pernah menjadi sorotan karena berani menutup kegiatan reklamasi di Tegal pada Agustus 2019 lalu. "Pada Agustus tahun 2019 lalu juga, Prasetijo juga tercatat menutup kegiatan reklamasi di Tegal Mas di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung," katanya. "Bareskrim Polri saat itu menegaskan bahwa tak boleh lagi ada kegiatan reklamasi di lokasi yang ditempati plang pengumuman tersebut," pungkasnya.

Berita Terkait

Pimpinan MPR Minta Baleg DPR Pertimbangkan Penolakan Publik terhadap RUU HIP

Nurofia Fauziah

Kami Terbuka kepada Semua Akhirnya Menteri Agama Fachrul Razi Dukung FPI setelah Tulis Surat Setia

Nurofia Fauziah

Calon Penumpang Pesawat Diimbau Lengkapi Dokumen Resmi Bepergian di Tengah Pandemi

Nurofia Fauziah

Pengamat Politik Sebut Peluang Sandiaga Uno Maju Pilpres 2024 Lebih Besar Dibanding Anies Baswedan

Nurofia Fauziah

Ace Hasan Syadzily: Sutopo Sangat Berdedikasi

Nurofia Fauziah

Ketua PA 212 Minta Megawati Introspeksi Diri  Singgung Selalu Dibilang PKI

Nurofia Fauziah

Nurul Arifin Tidak Menyangka Bakal Jadi Mitra Kerja Prabowo Subianto

Nurofia Fauziah

Penyaluran Bansos wajib Tepat Sasaran & Tidak Dimanfaatkan buat Kampanye Kabareskrim

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem 15 Desember 2019 Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah BMKG

Nurofia Fauziah

Apkasi Ajak Daerah Beri Masukan RUU Cipta Kerja Sebagai Rekomendasi menuju DPR

Nurofia Fauziah

Senam Irama hingga Soal TPS buat UTBK Jadwal & Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah

Nurofia Fauziah

Jokowi Tanya Netizen: Ibu Kota RI Sebaiknya Pindah ke Mana? Alasannya Apa?

Nurofia Fauziah

Leave a Comment