Nasional

Polri Janji Penyidikan Berlangsung Transparan & Akuntabel Kuasa Hukum Djoko Tjandra Dicekal

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengirimkan surat pencekalan terhadap kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking ke luar negeri. Surat tersebut dikirimkan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandra Soekarno Hatta. Surat pencekalan tersebut dikirim sejak Rabu (22/7/2020) lalu.

"Kemarin tanggal 22 Juli 2020 dari tim penyidik Bareskrim Polri mengirimkan surat kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Perihalnya adalah permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono menjelaskan, Jumat (24/7/2020). Pencekalan tersebut menyusul penyidikan yang tengah dilakukan polri soal penerbitan surat jalan dan surat bebas Covid 19 buronan korupsi Djoko Tjandra. Dalam kasus ini, terlapornya adalah mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Brigjen Pol Prasetijo Utomo.

"Penyidik Dit Tipidum Bareskrim Polri sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang pejabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu melarikan diri atau melepaskan diri," jelasnya. "Dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian," sambungnya. Dia mengatakan pencekalan tersebut berlaku terhitung selama 20 hari sejak 22 Juli 2020.

"Jadi sudah kita kirimkan pencegahan ke luar negeri tersebut sementara selama 20 hari ke depan mulai dari tanggal 22 Juli. Sudah kita kirimkan ke Imigrasi," ujar dia. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan memastikan, pihaknya akan mendalami dugaan adanya aliran dana yang dikeluarkan buronan korupsi Djoko Tjandra dalam penerbitan surat jalan dan bebas Covid 19. "Nanti pasti berkembang terus. Prinsipnya begini, penyidikan yang dilakukan oleh bareskrim polri dilakukan secara transparan dan akuntabel ya. Jadi apapun yang dilakukan kami akan sampaikan, tentunya melalui tahapan tahapan ya," katanya.

Dia mengatakan saat ini kepolisian masih fokus terhadap keterlibatan sejumlah personel polri dalam kasus penerbitan surat jalan dan bebas Covid 19 tersebut. Termasuk mencari seseorang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut. "Sekarang masih berkisar pada proses keterlibatan kuat atau tidak untuk kasus yang saya bilang tadi, pemalsuan surat ya pasal 263 dan penyalahgunaan jabatan. Tahapan demi tahapan dalam kasus ini akan kami sampaikan secara bertahap," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Brigjen Prasetijo Utomo. Jenderal bintang satu itu diduga terlibat tindak pidana pemalsuan surat kepada buronan Djoko Tjandra. Diketahui, SPDP bernomor B/106.4a/VII/2020/Ditipidum itu ditujukan kepada Jaksa Agung dan ditandatangani langsung oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo tanggal 20 Juli 2020.

Penerbitan SPDP ini kemudian dibenarkan oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan. SPDP ini memberitahukan Ditipudum Bareskrim telah memulai penyidikan pemalsuan surat Brigjen Prasetijo. "Sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, 421 KUHP dan atau 221 KUHP, yang diduga dilakukan terlapor BJP PU dan kawan kawan, yang terjadi pada 1 Juni hingga 19 Juni 2020 di Jakarta dan Pontianak," kata dia. Diduga, Brigjen Prasetijo Utomo dengan sengaja membiarkan Djoko Tjandra melarikan diri atau melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu melarikan atau melepaskan diri.

Selain itu, dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan dan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian. SPDP ini juga diketahui merujuk Laporan Polisi (LP) bernomor LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tertanggal 20 Juli 2020 dengan pelapor Iwan Purwanto.Kemudian juga merujuk terbitnya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sp.Sidik/854.2a/VII/Ditipudum tertanggal 20 Juli 2020.

Berita Terkait

Akademisi IPB Apresiasi Menteri Pertanian Benahi Data Pangan

Nurofia Fauziah

Para Serikat Pekerja Bacakan Pernyataan Sikapnya Menyikapi Kegaduhan di Garuda Indonesia

Nurofia Fauziah

Sang Pria Tertipu Mempelai Wanita Jadi-jadian Skandal Pernikahan Aneh Ini Akhirnya Terkuak

Nurofia Fauziah

Siti Nur Azizah Temui Prabowo Bicarakan Langkah Menuju Pilkada 2020 Putri Wapres Ma’ruf Amin

Nurofia Fauziah

KSAL Kunjungi Pasukan & Tinjau Sarana Prasarana di Perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik

Nurofia Fauziah

Masyarakat Diimbau Pakai Masker Kain Saat di Luar Rumah Bisa Tangkal Virus Corona hingga 70 Persen

Nurofia Fauziah

Rebutan Senjata Contohkan Kengerian yang Terjadi karena Lockdown Mahfud MD

Nurofia Fauziah

KPU Siapkan Alat Mirip Tusuk Gigi buat Coblos Surat Suara

Nurofia Fauziah

Respons Dubes China buat Indonesia Sikapi Kasus Pelarungan Jenazah ABK WNI Dari Kapal Ikan Tiongkok

Nurofia Fauziah

Jangan Gigit Orang yang betul Kalau Salah Silahkan Gigit Pesan Jokowi di Rakornas Indonesia Maju

Nurofia Fauziah

Cocok buat Update Status WhatsApp & Facebook 20 Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Leave a Comment