Nasional

Pimpinan MPR Minta Baleg DPR Pertimbangkan Penolakan Publik terhadap RUU HIP

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, ternyata mendapatkan sorotan publik dan bahkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Catatan catatan fraksi PKS saat rapat Baleg agar TAP MPRS no XXV/1966 dimasukkan dalam konsideran, dan agar ditarik pasal yang menyebutkan trisila, ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan dari RUU HIP, ternyata tidak diakomodasi. Sehingga saat di Rapat Paripurna PKS dengan tegas menyatakan menolak dengam catatan terhadap RUU HIP tersebut.

"Belakangan memang fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusul awal RUU itu akhirnya berubah dan setuju memasukkan TAP MPRS No XXV/1996 yang menetapkan larangan komunisme sebagai konsideran dalam RUU HIP. Dan menghapus Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang memunculkan kembali istilah Pancasila Trisila, Ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/6/2020). Dengan berubahnya sikap PDIP dan setuju dimasukkannya TAP MPRS No XXV/1966 soal PKI sebagai partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran RUU HIP, maka semua fraksi di DPR secara resmi dan terbuka sepakat untuk berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah Partai terlarang, dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

"Tetapi Publik sudah menyikapi sangat kritis thd RUU HIP ini, bukan lagi hanya soal tak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966, juga kecolongan penyebutan trisila dan ekasila, tetapi masalah masalah dalam RUU HIP ini mereka dapatkan tersebar di beberapa pasal, yakni seperti yang ada Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU itu," ucapnya. Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan Baleg DPR RI seharusnya secara demokratis memperhatikan suara rakyat ini. Sehingga kalaupun RUU HIP itu tetap akan dibahas maka itu dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.

Selain itu, Baleg juga perlu melakukan perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya. "Larangan Komunisme serta Pancasila yang bukan Trisila/Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsideran, tetapi juga benar benar terjabarkan dalam norma yang ada dalam batang tubuh RUU itu," ujarnya. Menurut HNW, hal itu sejalan dengan aspirasi dan penolakan serta kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri, para Pakar dan berbagai Ormas atau kelompok2 masyarakat yang menolak RUU itu.

"Selain MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, Para Pakar, ICMI, bahkan Purnawirawan TNI/Polri dan kelompok kelompok masyarakat lain juga menolak secara terbuka RUU HIP ini, antara lain karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966," ujarnya.

Berita Terkait

Imbauan Beraktivitas dari Rumah Perlu Dibarengi Dengan Perintah Lockdown Politikus Demokrat

Nurofia Fauziah

Potongan Harga Spesial Ramadhan Promo Diskon Alfamidi Akhir Pekan Berlaku hanya 3 Hari

Nurofia Fauziah

Ada 31 Instansi Menutup Pendaftaran pada Jumat 29 November 2019 Update CPNS 2019

Nurofia Fauziah

35 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia Diumumkan Total 69 di Antaranya umur Balita BREAKING NEWS

Nurofia Fauziah

Penyaluran Bansos wajib Tepat Sasaran & Tidak Dimanfaatkan buat Kampanye Kabareskrim

Nurofia Fauziah

Khusus Warga di Luar Domisili Jabodetabek Cara Mendapatkan BLT Rp 600 Ribu saat Corona

Nurofia Fauziah

Hilal Awal Syawal Belum Terlihat di Wilayah Indonesia Kemenag

Nurofia Fauziah

4 Pelaku Ditangkap Viral Balap Liar Tutup Jalan di Serpong

Nurofia Fauziah

Prakiraan Cuaca Jumat Waspada Wilayah Tarakan & Manado Berpotensi Hujan Petir 12 Juni 2020 BMKG

Nurofia Fauziah

Pembelajaran Jarak Jauh Masih Dipertahankan Tahun Ajaran Baru Tetap Juli

Nurofia Fauziah

Belajar dari Rumah TVRI SMA/SMK Jawaban Soal Koordinat Titik Balik Minimum Fungsi y = x²-4x+3

Nurofia Fauziah

Kasum TNI Jelaskan Pembagian Tugas Empat Regu Paspampres Kunjungan Wapres menuju Mako Paspampres

Nurofia Fauziah

Leave a Comment