Nasional

Pimpinan MPR Minta Baleg DPR Pertimbangkan Penolakan Publik terhadap RUU HIP

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebutkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang disahkan sebagai RUU inisiatif DPR, ternyata mendapatkan sorotan publik dan bahkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat. Catatan catatan fraksi PKS saat rapat Baleg agar TAP MPRS no XXV/1966 dimasukkan dalam konsideran, dan agar ditarik pasal yang menyebutkan trisila, ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan dari RUU HIP, ternyata tidak diakomodasi. Sehingga saat di Rapat Paripurna PKS dengan tegas menyatakan menolak dengam catatan terhadap RUU HIP tersebut.

"Belakangan memang fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku pengusul awal RUU itu akhirnya berubah dan setuju memasukkan TAP MPRS No XXV/1996 yang menetapkan larangan komunisme sebagai konsideran dalam RUU HIP. Dan menghapus Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang memunculkan kembali istilah Pancasila Trisila, Ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/6/2020). Dengan berubahnya sikap PDIP dan setuju dimasukkannya TAP MPRS No XXV/1966 soal PKI sebagai partai terlarang, dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran RUU HIP, maka semua fraksi di DPR secara resmi dan terbuka sepakat untuk berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah Partai terlarang, dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

"Tetapi Publik sudah menyikapi sangat kritis thd RUU HIP ini, bukan lagi hanya soal tak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966, juga kecolongan penyebutan trisila dan ekasila, tetapi masalah masalah dalam RUU HIP ini mereka dapatkan tersebar di beberapa pasal, yakni seperti yang ada Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU itu," ucapnya. Pria yang akrab disapa HNW ini mengatakan Baleg DPR RI seharusnya secara demokratis memperhatikan suara rakyat ini. Sehingga kalaupun RUU HIP itu tetap akan dibahas maka itu dalam rangka melaksanakan aspirasi Rakyat.

Selain itu, Baleg juga perlu melakukan perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya. "Larangan Komunisme serta Pancasila yang bukan Trisila/Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsideran, tetapi juga benar benar terjabarkan dalam norma yang ada dalam batang tubuh RUU itu," ujarnya. Menurut HNW, hal itu sejalan dengan aspirasi dan penolakan serta kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri, para Pakar dan berbagai Ormas atau kelompok2 masyarakat yang menolak RUU itu.

"Selain MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, Para Pakar, ICMI, bahkan Purnawirawan TNI/Polri dan kelompok kelompok masyarakat lain juga menolak secara terbuka RUU HIP ini, antara lain karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966," ujarnya.

Berita Terkait

Hingga Superindo Alfamart PROMO JSM! 24 26 Januari 2020 Di Berbagai Minimarket Indonesia Indomaret

Nurofia Fauziah

ICW Tidak Sepakat Siapapun Nama Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Nurofia Fauziah

Pedoman SKD CAT BKN Sekolah Kedinasan 2020 Sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Nurofia Fauziah

Istana Minta Masyarakat Memahami Putusan Pemerintah Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Nurofia Fauziah

Inilah Arti Reshuffle & Riwayat Perombakan Kabinet Era Jokowi

Nurofia Fauziah

Para Serikat Pekerja Bacakan Pernyataan Sikapnya Menyikapi Kegaduhan di Garuda Indonesia

Nurofia Fauziah

Pansel Capim KPK akan Serahkan Hasil Seleksi ke Presiden 2 September

Nurofia Fauziah

Percuma Belva Mundur dari Stafsus Kalau Ruangguru Masih Ngurusi Kartu Prakerja Demokrat

Nurofia Fauziah

Bachtiar Nasir Bakal Diperiksa Sebagai Saksi Kasus Dugaan Makar Eggi Sudjana

Nurofia Fauziah

Permainan Tradisional Anak & Memasak Hemat Gas Jadwal Belajar dari Rumah TVRI Senin 20 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Khusus Warga di Luar Domisili Jabodetabek Cara Mendapatkan BLT Rp 600 Ribu saat Corona

Nurofia Fauziah

Andre Rosiade Dipastikan Tak Dicalonkan Jadi Gubernur Gerebek PSK di Padang Jadi Kontroversi

Nurofia Fauziah

Leave a Comment