Nasional

Pemerintah Tidak Kirim Supres menuju DPR buat Pembahasan RUU HIP Mahfud MD

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD didampingi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah memutuskan meminta DPR untuk menunda DPR membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah menjadi polemik di masyarakat. Terlebih pemerintah juga meminta DPR untuk mendengarkan lebih banyak berdialog dan menyerap aspirasi masyarakat. Hal itu diputuskan setelah pemerintah mendengarkan aspirasi dari sejumlah kalangan.

"Jadi pemerintah tidak mengirimkan supres, tidak mengirimkan Surat Presiden untuk pembahasan itu," kata Mahfud dalam video yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam pada Selasa (16/9/2020). Mahfud mengatakan Presiden Joko Widodo menyatakan TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pelarangan paham Marxisme, Komunisme, dan Leninisme masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi. "Pemerintah tetap berkomitmen bahwa TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Koomunisme, Marxisme, dan Leninisme itu merupakan suatu produk hukum peraturan perundang undangan yang mengikat dan tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang undang sekarang ini," kata Mahfud.

Selain itu Mahfud menegaskan terkait dengan rumusan Pancasila pemerintah berpendapat rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dan tercantum pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. "Mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat bahwa rumusan pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Itu yang sah," kata Mahfud.

Berita Terkait

Tertular dari Warga Jepang hingga Kondisi Terkini Fakta-fakta Dua WNI yang Terjangkit Virus Corona

Nurofia Fauziah

Jokowi Minta Pembangunan Rumah Terdampak Gempa di Maluku Seperti di NTB

Nurofia Fauziah

Lengkap dengan Keutamaannya Bacaan Niat Puasa Tarwiyah & Arafah

Nurofia Fauziah

Simak Jadwal Lengkap! 3532 Formasi Lulusan SMA Seleksi CPNS 2019 Kemenkumham

Nurofia Fauziah

KPK Dalami Dugaan Hubungan Spesial Istri Nurhadi dengan Pegawai MA

Nurofia Fauziah

Diduga Kelelahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Pingsan saat Pimpin Rapat Virtual

Nurofia Fauziah

Kemenhub Tegaskan Tak akan Hentikan Operasional KRL 6 Penumpang Positif Corona

Nurofia Fauziah

Segera Cetak Kartu 20 Juni 2020 Hari Terakhir Pendaftaran Sabtu Cara Daftar UTBK-SBMPTN 2020

Nurofia Fauziah

Begini Nasib Mereka Sekarang 2 Preman di Depok Peras Sopir Angkot Lalu Videonya Viral

Nurofia Fauziah

PKB Usul Ambang Batas Parlemen Sebesar 7 Persen

Nurofia Fauziah

Panglima TNI Resmi Buka Gebyar Karya Pertiwi 2019

Nurofia Fauziah

Menpan RB Tjahjo Kumolo Klarifikasi Pernyataannya soal ASN Pensiun Dapat Rp 1 Miliar

Nurofia Fauziah

Leave a Comment