Nasional

Pakar Epidemiologi Sebut Indonesia Belum dapat Penuhi Seluruh Kriteria dari WHO Soal New Normal

Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menilai saat Indonesia belum dapat memenuhi semua kriteria menuju tranisisi new normal yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seperti diketahui saat ini pemerintah tengah mempersiapkan skenario terkait tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi Covid 19. Hal ini menyusul wacana akan dibukanya kembali aktivitas sosial dan ekonomi di beberapa titik.

Adapun pernyataan Miko ini disampaikan dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi yang dkutip dari YouTube Apa Kabar Indonesia tvOne, Rabu (27/5/2020). Sebelumnya Miko menuturkan bahwaWHO telah meminta negara dapat memenuhi enam kriteria untuk dapat memasuki new normal sebelum vaksin Covid 19 ditemukan. "Dalamnew normalWHO itu menuturkan adaenam kriteria," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan terkait kriteria kriteria yang dimaksud tersebut. Pertama yakni pemerintah harus dapat membuktikan tidak ada penambahan kasus baru Covid 19. "Pandemi Covid 19 nya sudah terkendali. Inipunya arti kalau sudah mutlak terkendali berarti kasus barunyanol."

"Namun kalau terkendali relatif maka patokannya adalah jumlah kasus minimal yang ditentukan kemudian ini mendekat atau stabil dalam satu atau dua minggu." "Dan pastinya jumlah minimal itu bisa diisolasi kasusnya dan juga kontaknya," jelas Miko. Kriteria kedua yakniberjalannya fungsi deteksi dan isolasi.

"Dalam artian adanya kasus positif, baik di rumah maupun rumah sakit dapat diisolasi dengan baik." "Nah di Indonesia ini kebanyakan kasus diisolasi di rumah, jadi masih dalam pertanyaan." "Kemudian isolasi kontak baik ODP dan PDP juga belum dapat diisolasi dengan baik."

"Lalu fungsi deteksi Covid 19 kita baru 8 ribuan sehari belum 10 ribu," ungkapnya. Lebih lanjut Miko menjelaskan terkait kriteria ketiga yakni kemampuan mendeteksi outbreak di populasi rentan. "Yang ketiga kalau itu sudah terkontrol maka deteksi outbreak di populasi rentan seperti pasar, mall , atau sekolah dapat dilakukan," imbuhnya.

Sementara untuk kriteria keempat adalah langkah pencegahan di lingkungan kerja. "Upaya pencegahan di tempat kerja atau ditempat yang akan dibuka itu sudah berlaku baik," sambungnya. Yang kelima yakni negara harus memilikikemampuan mendeteksi kasus impor.

Serta Keenam adalah keterlibatan masyarakatdalam transisi new normal. "New normal dapat dilakukan jika keenam kriteria dari WHO dapat terpenuhi," tegas Miko. Akan tetapi untuk Indonesia sendiri, Miko menilai seluruh wilayah di tanah air belum dapat memenuhi seluruh kriteria tersebut.

"Tidak semua kabupaten maupun semua provinsi memenuhi kriteria, jadi untuk seluruh Indonesia belum bisa dibuka (penerapan new normal)," kata Miko. Kalaupun akan di buka new normal, Miko mengatakan dapat dilakukan secara bertahap. "Jadi kabupaten yang tidak ada kasusnya atau nol itu bisa dibuka," ucapnya.

Namun sekali lagi Miko menegaskan semua kriteria itu harus dipenuhi dengan baik di seluruh kabupaten yang sudah nol kasus, baru dapat dilakukan new normal. "Jangan sampai kalau sudah dibuka dengan new normal tapi itu (kriteria) tidak terpenuhi kemudian membludak lagi (kasus positif), minta ampun." "Ini akan justru akan terjadi kepanikan atau kerusuhan," jelasnya.

Sebagi informasi kemarin pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meninjau kesiapan penerapannew normal(hidup baru) di Stasiun MRT Bundaran HI,Jakarta. Dalam kesempatan itu,Jokowimengatakan mulai Selasa (25/5/2020) telah menurunkan aparatsecara masif di titik titik keramaian. Tujuannya untukmengingatkan dan mendisiplinkan masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan PSBB.

Tentunya hal ini untuk dapat menekan penyebaranvirus corona(Covid 19) di tengah masyarakat. "Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar olehTNI Polri, pasukan untuk berada di titik titik keramaian." "Ini dalam rangka untuk mendisiplinkan lebih masyarakat agar mengikuti ptotokol kesehatan sesuai dengan PSBB," jelasJokowi.

Lebih lanjut,Jokowimengatakan pendisiplinan akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Ia berharap adanya pendisiplinan dengan mengerahkan aparat ini dapat membuat penyebaranvirus coronasemakin menurun. "Sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat masyarakat akan semakin terjaga."

"Dan diharapkan nantinya dengan dimulainyaTNI Polri ikut secara masif mendisiplinkan, menyadarkan, dan mengingatkan masyarakat kurva dari penyebaran Covid akan semakin menurun." "Kita melihat bahwaR0dari beberapa provinsi sudah di bawah 1 dan kita harapkan semakin hari akan turun dengan adanya digelarnya pasukanTNI Polri di lapangan secara masif," tegasnya.

Berita Terkait

Jokowi Tidak Kesusahan Cari Menteri

Nurofia Fauziah

Terakhir 30 April 2020 Cara Mengisi SPT Pajak Jenis 1770SS melalui HP di djponline.pajak.go.id

Nurofia Fauziah

75 WNI di Mesir yang Dipulangkan KBRI Kairo Sebagian Besar Para Peserta Kursus Bahasa Arab

Nurofia Fauziah

Pidato Jokowi pada Peringatan HUT Polri Mendapat Apresiasi Sejumlah Kalangan

Nurofia Fauziah

Polisi Bakal Bubarkan Demonstrasi Mahasiswa Jika Berujung Anarkis

Nurofia Fauziah

KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti terkait Kasus Nurhadi

Nurofia Fauziah

Siapkan & Lengkapi ketentuan Ini Agar Rencana Naik Pesawat Tak Ditolak Petugas

Nurofia Fauziah

Jokowi Ajak Resapi Makna Ibadah Puasa Masyarakat Jalani Ramadan saat Pandemi Corona

Nurofia Fauziah

Effendi Simbolon dan 200 Caleg Didoakan Ribuan Umat HKBP Jelang Pencoblosan

Nurofia Fauziah

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Nurofia Fauziah

Jokowi Mengaku 4,5 Tahun Dituduh PKI Tapi Diam Saja Karena Tak Mau Ikut Ikutan Menghujat

Nurofia Fauziah

Beredar Surat Tahanan Kepada Pimpinan KPK Minta Disediakan Kompor & Kulkas Agar Makanan Tidak Basi

Nurofia Fauziah

Leave a Comment