Metropolitan

Pakai Rompi Oranye hingga Membersihkan Kuburan Satpol PP Siapkan Sanksi Pelanggar PSBB

Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta siap menindak tegas para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, mengatakan pihaknya bakal memberikan rompi oranye kepada pelanggar PSBB. "Ya rompi oranye kayak orang (pelaku) korupsi, begitu lah," kata Arifin, saat dihubungi, kemarin (12/5/2020).

"Sudah ditetapkan rompi oranye di belakangnya, tertulis pelanggar PSBB," lanjut Arifin. Kemudian, lanjutnya, mereka akan diminta menyapu jalanan hingga membersihkan fasilitas publik. "Kemudian mereka menyapu jalan, membersihkan taman, dan membersihkan tempat tempat umum," tegas Arifin.

Rompi oranye tersebut, kata Arifin, diberikan langsung Satpol PP DKI Jakarta. Begitu juga dengan peralatan kebersihan; sapu, pengki, dan sebagainya. "Peralatan dari kami, nanti saya kasih rompi oranye, sapu, saya suruh menyapu di kuburan," tutup Arifin.

Soal Pedagang yang Berjualan di Pasar Tanah Abang, Satpol PP DKI Bilang Begini Sejumlah pedagang pakaian masih berjualan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah virus corona Covid 19.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menanggapi hal tersebut. "Nanti saya ke sana (Pasar Tanah Abang), kami sampaikan ke PD Pasar Jaya untuk ditutup," kata Arifin, saat dihubungi, Selasa (12/5/2020). Tak hanya di Pasar Tanah Abang, sejumlah pasar di kawasan Mampang, Jakarta Selatan pun masih beroperasi.

Arifin juga menyatakan pihaknya akan mendatangi pasar pasar tersebut untuk ditindak. "Nanti saya tutup tutupin. Hari ini saya suruh ke sana kalau memang di Mampang masih ada," tegas Arifin. Di sana terdapat aktivitas jual beli antara pengunjung dengan penjual pakaian.

Tepatnya di dekat gedung Blok F Pasar Tanah Abang. Kendati begitu, mayoritas pengunjung dan penjual pakaian menggunakan masker. Beberapa di antaranya juga ada yang tak mengenakan masker.

Bahkan, ada yang mengenakan masker namun tak menutupi hidung dan mulutnya. Satu di antara pedagang, Baba (nama samaran), menjelaskan alasan mengapa dirinya berjualan. "Alasannya karena saya sepi pemasukan. Jadi mesti jualan buat beli makan," kata dia, di lokasi.

Sebenarnya, Baba mengetahui perihal aturan PSBB. Tapi Baba terpaksa berjualan di sana demi mengais rezeki. Ketika ditanya ihwal penjualan toko online, Baba menjawab tak paham perihal caranya.

"Kalau jualan toko online, saya tidak paham. Enaknya juga jualan langsung kayak begini. Bisa tawar menawar kan," jelas Baba. Di sisi lain, satu di antara pedagang pakaian memberikan harga diskon barang dagangannya. Semula harga pakaian (kemeja) seharga Rp 215 ribu, dijual senilai Rp 65 ribu.

Pengunjung lokasi, Marni (37), mengatakan tak khawatir berbelanja di sana meski sedang pandemi virus corona Covid 19. "Kalau saya yang penting pakai masker dan jaga jarak," ucapnya. Apa yang dikatakan Marni tak tepat. Sebab di lokasi agak sulit untuk melakukan jaga jarak lantaran lahannya tak luas.

Apalagi saat berkomunikasi dengan pedagang. "Ya memang kalau jaga jarak satu meter agak susah, tapi sebisanya saja. Kasihan pedagang kalau tidak pengunjung, siapa lagi yang beli," ucap Marni. Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta tak bermaksud melangkahi tugas kepolisian dalam menindak pelanggar aturan PSBB.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, menjelaskan kewenangan menindak pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak bertumpu pada kepolisian saja. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP DKI, lanjutnya, yaitu menegakkan peraturan daerah (Perda). Terkhusus aturan PSBB di DKI Jakarta.

"Tidak ada sesuatu yang duplikasi atau melampaui kewenangan kepolisian," kata Arifin, saat dihubungi, Selasa (12/5/2020). "Kalau yang namanya peraturan gubernur itu, Satpol PP memang tupoksinya mengakkan peraturan daerah dan peraturan gubernur," sambungnya. Menurut Arifin, kepolisian dapat membantu dari segi tindakan pidana umum.

"Polisi itu yang berkaitan dengan pidana umum. Kalau peraturan gubernur (Pergub), memang Satpol PP yang bertanggung jawab," jelas Arifin. "Jadi, kalau bicara Pergub, Perda itu kewenangan di Satpol PP bukan di kepolisian. Kalau pidana baru kepolisian," sambungnya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan telah menerbitkan Pergub ihwal sanksi pelanggar aturan PSBB.

Aturan ini termaktub dalam Pergub Nomor 41/2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid 19, di DKI Jakarta. Pergub 41/2020 ini diterbitkan Anies Baswedan pada 30 April 2020. Terdapat sembilan (9) poin penting perihal sanksi yang bakal diterima masyarakat jika melanggar PSBB.

Sanksi ini akan dikenakan bertahap, mulai dari pemberian teguran tertulis, sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum, hingga denda senilai Rp 50 juta. Terkait pelanggaran tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ini diatur dalam Pasal 4. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa ada tiga jenis sanksi yang bakal dikenakan bagi masyarakat yang masih membandel tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah.

Pemberian sanksi pun dilakukan secara bertahap, mulai dari paling ringan hingga terberat. Paling ringan, masyarakat yang tak mengenakan masker saat berada di luar rumah bakal diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Kemudian, sanksi lebih berat akan diberikan jika warga yang sebelumnya mendapat teguran tertulis masih melanggar aturan.

Hukuman yang diberikan berupa sanksi sosial dengan membersihkan fasilitas umum menggunakan rompi khusus. Kemudian, sanksi paling berat berupa pengenaan denda minimal Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu diberikan bila orang tersebut tak juga jera. Selama pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI mengimbau warganya tidak menjalankan ibadah berjemaah di tempat ibadah.

Masyarakat pun diminta menjalankan ibadah di rumah masing masing bersama keluarga tercinta. Namun, bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut, Pemprov DKI bakal memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan beribadah di tempat ibadah ini sendiri diatur dalam Pasal 10 Pergub 41/2020.

Selama PSBB, masyarakat dilarang berkerumun di lebih dari 5 orang. Larangan ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid 19. Sebab, risiko penularan Covid 19 semakin besar bila kita berada di dalam kerumunan orang banyak.

Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa masyarakat yang nekat berkerumun lebih dari 5 orang bakal dikenakan sejumlah sanksi. Pertama, sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pemberian hukuman ini merupakan sanksi paling ringan. Kemudian, sanksi sosial berupa hukuman membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi khusus.

Selanjutnya, sanksi terberat berupa denda minimal Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu. Selama PSBB, Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan 11 sektor usaha tetap beroperasi. Sebelas sektor usaha yang masih boleh beroperasi, yaitu bidang kesehatan, bahan pangan/makanan/minuman, dan energi.

Kemudian, sektor komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, serta utilitas publik. Selain 11 sektor tersebut, seluruh perusahaan atau tempat usaha di Jakarta harus menghentikan sementara kegiatannya. Bagi perusahaan/tempat usaha yang melanggar peraturan ini bakal dikenakan sanksi sesuai yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1).

Sanksi pertama berupa penghentian sementara kegiatan dengan penyegelan kantor/tempat usaha. Kemudian, bila tetap perusahaan/tempat usaha itu membandel, maka sang pemiliki kegiatan usaha bakal didenda minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 10 juta. Seluruh restoran atau tempat makan di Jakarta tetap diizinkan buka selama masa PSBB.

Namun, ada pembatasan layanan. Seluruh tempat makan atau restoran pun dilarang untuk melayani makan di tempat. Selain ini, seluruh tempat harus menerapkan protokol kesehatan di tempat usahanya demi mencegah penyebaran Covid 19. Bagi restoran yang melanggar arutan ini pun terancam ditutup paksa atau disegel oleh Pemprov DKI.

Bila sanksi tersebut tersebut tak juga membuat jera pengelola restoran, maka denda administratif bakal kenakan. Pengelola restoran pun bakal terancam denda minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 10 juta. Aturan terkait sanksi bagi restoran yang tetap melayani makan di tempat sendiri diatur dalam Pasal 7 Pergub 41/2020.

Selama PSBB, seluruh pengelola hotel di Jakarta wajib menerapkan protokol kesehatan. Para pengelola hotel itu pun dialrang menggelar aktivitas dan harus menutup fasilitas yang bisa menciptakan kerumunan di dalam lingkungan hotel. Bagi pihak hotel yang melanggar aturan, Pemprov DKI tak akan segan menutup atau menyegel fasilitas tersebut.

Kemudian, denda minimal Rp 25 juta hingga Rp 50 juta bakal dikenakan bila pihak pengelola hotel tetap belum bisa menerapkan protokol kesehatan. Aturan terkait sanksi bagi restoran yang tetap melayani makan di tempat sendiri diatur dalam Pasal 8 Pergub 41/2020. Seluruh kegiatan hiburan dan kesenian yang bisa menciptakan kerumunan dilarang selama PSBB.

Bagi perorangan yang melanggar aturan ini bakal dikenakan sanksi sosial berupa hukuman membersihkan fasilitas umum dengan mengenakan rompi khusus. Kemudian, bagi badan hukum yang melanggar aturan ini bakal dikenakan denda minimal Rp 5 juta dan maksimal 10 juta. Bila sanksi denda tak juga membuat jera, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bakal mencabut izin usaha badan hukum tersebut.

Sanksi bagi kegiatan hiburan dan seni ini sesuai dengan isi Pasal 12 Pergub 41/2020. Selama masa PSBB, pengendara kendaraan pribadi diwajibkan untuk mengenakan masker. Selain itu, jumlah penumpang yang diizinkan hanya 50 persen dari kapasitas kendaraan.

Dalam pasal 13 ayat (1) Pergub 41/2020 disebutkan bahwa ada tiga jenis sanksi yang bakal diberikan kepada pengendara yang melanggar aturan. Pertama, pengendara bakal didenda minimal Rp 500 ribu dan maksimal Rp 1 juta. Kemudian, pengendara diminta untuk kerja sosial dengan membersihkan saran fasilitas umum dengan mengenakan rompi.

Terakhir, petugas bakal menderek kendaraan yang digunakan untuk memberikan efek jera. Angkutan roda dua berbasis aplikasi atau ojek online (ojol) dilarang mengangkut penumpang selama PSBB. Selama PSBB, ojol hanya diizinkan mengantar barang atau makanan.

Bagi ojol yang nekat mengangkut penumpang, bakal dikenakan denda minimal Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu. Kemudian, pengendara diminta untuk kerja sosial dengan membersihkan saran fasilitas umum dengan mengenakan rompi. Terakhir, petugas bakal menderek kendaraan yang digunakan untuk memberikan efek jera.

Aturan ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) Pergub 41/2020.

Berita Terkait

Cerita Perusuh 22 Mei Disemprot Gas Air Mata, Teriak Minta Tolong Panggil Panggil Mamanya

Nurofia Fauziah

Pengoperasian Skuter Listrik Sebaiknya Dihentikan Hingga Terbit Aturan Demi Keamanan

Nurofia Fauziah

Buronan FBI Russ Albert Medlin Ternyata Residivis Kasus Pedofilia di Amerika Serikat

Nurofia Fauziah

Pasar Minggu Akan Buka Kembali Malam Ini Sempat Ditutup

Nurofia Fauziah

Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris di Jakarta dan Bekasi pada Hari Ini, Ada yang Pasutri

Nurofia Fauziah

Korban Diduga Lebih dari 50 Orang Viral Pelecehan Seksual Swinger oleh Oknum Dosen

Nurofia Fauziah

Hujan Deras Disertai Petir Diprakirakan Landa Sejumlah Wilayah di Jabodetabek Sore Ini

Nurofia Fauziah

Layanan MRT Jakarta Digratiskan Karena Tapping dan Pembelian Tiket Lama

Nurofia Fauziah

Senggol Bus Primajasa di Ciputat, Pemotor Terjatuh dan Penumpangnya Tewas Terlindas

Nurofia Fauziah

Rutan Depok Usul 850 Tahanan Dapat Remisi Khusus Idul Fitri

Nurofia Fauziah

LRT Jakarta Keok Sama Ojol Di Empat Stasiun Lainnya Menang Di Dua Stasiun

Nurofia Fauziah

Koper Berisi Sesosok Mayat Misterius Ditemukan di Jurang Kawasan Nanggung Bogor

Nurofia Fauziah

Leave a Comment