Nasional

OTT Bupati Kudus, KPK Angkut Barang Bukti Rp 200 Juta Diduga Uang Suap untuk Isi Jabatan Kosong

Tim Satgas KPK menciduk Bupati Kudus, M Tamzil, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019) siang. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan saat menggelar OTT, tim satgas menyita barang bukti uang senilai Rp 200 jutaan. "Jumlah uang yang diamankan di lokasi itu 200 jutaan dalam pecahan 50 ribu dan 100 ribu," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019) malam.

Terkait lokasi penyitaan uang, Febri Diansyah belum bisa memberi tahu. Begitu pula dengan lokasi saat Tamzil diringkus Tim Satgas KPK. Katanya, kronologi penangkapan bakal dibeberkan ketika konferensi pers Sabtu (27/7) besok.

Febri melanjutkan, uang Rp 200 jutaan itu diduga diterima Tamzil untuk memuluskan seseorang mengisi jabatan kosong di Pemkab Kudus. "KPK menduga ada transaksi pengisian jabatan di Pemkab Kudus dan kami juga mengidentifikasi ada beberapa jabatan yang sedang kosong," ungkapnya. "Saat ini termasuk di antaranya jabatan setingkat eselon 2 atau jabatan di kepala dinas yang akan didalami lebih lanjut," imbuh Febri.

Selain Bupati Tamzil, tim Satgas KPK juga mencokok 8 orang lainnya, yakni staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat. Saat ini Tamzil dan satu orang yang terciduk sedang diperiksa di Polda Jateng Semarang. Sementara 7 orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. "Pemeriksaan secara intensif sedang dilakukan hari ini, rencana akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta besok (Sabtu, 27/7) pagi," ujar Febri.

Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak pihak yang diamankan. Apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2019) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus. Satu di antara yang ikut diamankan KPK adalah Bupati Kudus, M Tamzil yang diduga terkait suap jual beli jabatan.

"Kalau sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting. Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintah bersih maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini," ucapnya via pesan Whatsapp, Jumat (26/7/2019). Ia kerap kali menyampaikan soal potensi penyalahgunaan kewenangan. "Semua kepala daerah sebenarnya sudah paham soal mitigasi korupsi."

"Seperti jual beli jabatan, lelang proyek dan perizinan." "Semua kepala daerah juga sudah melakukan pelatihan pencegahan korupsi di KPK." "Semuanya juga sudah melakukan tanda tangan pakta integritas," tutupnya.

Di awal tahun 2019, saat Ganjar melantik Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dirinya sudah menyampaikan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas. "Godaan terbesar pemimpin daerah adalah soal lelang jabatan, proyek, dan komisi." "Maka integritas harus nomor satu," ucapnya saat itu.

Ganjar beranggapan OTT menjadi jalan terakhir bagi pejabat maupun kepala daerah yang tidak bisa dinasehati. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tamzil memiliki harta kekayaan sebanyak Rp912.991.616. Jumlah harta itu dilaporkan Tamzil ke KPK pada 17 Januari 2018.

Jika dirinci, Bupati Tamzil mempunyai harta tanah dan bangunan senilai Rp633.071.000. Tanah dan bangunan itu terletak di Semarang dengan luas 227 m²/230 m². Untuk kendaraan, Tamzil memiliki mobil Nissan Termo senilai Rp270.000.000. Tamzil juga memiliki kas dan setara kas bernilai Rp9.920.616.

Sebelumnya, KPK menyegel 2 ruangan di kompleks Setda Pemkab Kudus, yaitu ruang Sekda dan Ruang Staf Khusus Bupati Kudus. Setelahnya, Tamzil dicokok KPK bersama 8 orang lainnya. Untuk barang bukti diamankan, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat ini tim KPK sedang melakukan penghitungan. "Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini," katanya.

Saat ini, ke 9 orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal di Polda Jateng Semarang "Pemeriksaan intensif sedang dilakukan," kata Basaria. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak pihak yang diamankan. Apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok (Sabtu, 27/7) di Kantor KPK melalui konferensi pers," pungkas Basaria.

Berita Terkait

Klik buat Daftar Online Informasi Lowongan Pekerjaan Terbaru Pertamina buat 25 Posisi

Nurofia Fauziah

India Punya Kebijakan Beda dari Indonesia Soal Larangan Mudik

Nurofia Fauziah

Tertular dari Warga Jepang hingga Kondisi Terkini Fakta-fakta Dua WNI yang Terjangkit Virus Corona

Nurofia Fauziah

Sukmawati Sudah Offside Umat Islam Agar Tahan Emosi Ustadz Yusuf Mansyur

Nurofia Fauziah

Tanggapi Beda Anies Baswedan & Ahok Susun Anggaran Najwa Shihab Apakah Itu Tanda Kemunduran

Nurofia Fauziah

Terus Bawa Benda Satu Ini Ini Kabar Pemeran Wanita Video Vina Garut Lama Tak Terdengar

Nurofia Fauziah

Demokrat wajib Ada di Hati & Pikiran Rakyat Ibas

Nurofia Fauziah

Cerita Indonesia dari Pukul 10.03 WIB Jadwal TVRI Belajar dari Rumah Sabtu 16 Mei 2020

Nurofia Fauziah

Sahabat Pelangi Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah SD Kelas 1-3 Guruku Tersayang 19 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Istana Minta Masyarakat Memahami Putusan Pemerintah Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Selasa 16 Juni Waspada Potensi Hujan Lebat & Angin Kencang BMKG

Nurofia Fauziah

Polisi Bakal Bubarkan Demonstrasi Mahasiswa Jika Berujung Anarkis

Nurofia Fauziah

Leave a Comment