Nasional

OTT Bupati Kudus, KPK Angkut Barang Bukti Rp 200 Juta Diduga Uang Suap untuk Isi Jabatan Kosong

Tim Satgas KPK menciduk Bupati Kudus, M Tamzil, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (26/7/2019) siang. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan saat menggelar OTT, tim satgas menyita barang bukti uang senilai Rp 200 jutaan. "Jumlah uang yang diamankan di lokasi itu 200 jutaan dalam pecahan 50 ribu dan 100 ribu," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (26/7/2019) malam.

Terkait lokasi penyitaan uang, Febri Diansyah belum bisa memberi tahu. Begitu pula dengan lokasi saat Tamzil diringkus Tim Satgas KPK. Katanya, kronologi penangkapan bakal dibeberkan ketika konferensi pers Sabtu (27/7) besok.

Febri melanjutkan, uang Rp 200 jutaan itu diduga diterima Tamzil untuk memuluskan seseorang mengisi jabatan kosong di Pemkab Kudus. "KPK menduga ada transaksi pengisian jabatan di Pemkab Kudus dan kami juga mengidentifikasi ada beberapa jabatan yang sedang kosong," ungkapnya. "Saat ini termasuk di antaranya jabatan setingkat eselon 2 atau jabatan di kepala dinas yang akan didalami lebih lanjut," imbuh Febri.

Selain Bupati Tamzil, tim Satgas KPK juga mencokok 8 orang lainnya, yakni staf dan ajudan Bupati, serta calon Kepala Dinas setempat. Saat ini Tamzil dan satu orang yang terciduk sedang diperiksa di Polda Jateng Semarang. Sementara 7 orang lainnya tengah menjalani pemeriksaan di Polres Kudus. "Pemeriksaan secara intensif sedang dilakukan hari ini, rencana akan dibawa ke kantor KPK di Jakarta besok (Sabtu, 27/7) pagi," ujar Febri.

Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak pihak yang diamankan. Apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2019) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kudus. Satu di antara yang ikut diamankan KPK adalah Bupati Kudus, M Tamzil yang diduga terkait suap jual beli jabatan.

"Kalau sudah tidak bisa dinasihati maka OTT menjadi penting. Di era yang sudah terbuka dan di era semua melakukan reformasi menuju pemerintah bersih maka hanya orang yang bernyali tinggi alias nekat yang melakukan ini," ucapnya via pesan Whatsapp, Jumat (26/7/2019). Ia kerap kali menyampaikan soal potensi penyalahgunaan kewenangan. "Semua kepala daerah sebenarnya sudah paham soal mitigasi korupsi."

"Seperti jual beli jabatan, lelang proyek dan perizinan." "Semua kepala daerah juga sudah melakukan pelatihan pencegahan korupsi di KPK." "Semuanya juga sudah melakukan tanda tangan pakta integritas," tutupnya.

Di awal tahun 2019, saat Ganjar melantik Bupati dan Wakil Bupati Tegal, dirinya sudah menyampaikan seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas. "Godaan terbesar pemimpin daerah adalah soal lelang jabatan, proyek, dan komisi." "Maka integritas harus nomor satu," ucapnya saat itu.

Ganjar beranggapan OTT menjadi jalan terakhir bagi pejabat maupun kepala daerah yang tidak bisa dinasehati. Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Tamzil memiliki harta kekayaan sebanyak Rp912.991.616. Jumlah harta itu dilaporkan Tamzil ke KPK pada 17 Januari 2018.

Jika dirinci, Bupati Tamzil mempunyai harta tanah dan bangunan senilai Rp633.071.000. Tanah dan bangunan itu terletak di Semarang dengan luas 227 m²/230 m². Untuk kendaraan, Tamzil memiliki mobil Nissan Termo senilai Rp270.000.000. Tamzil juga memiliki kas dan setara kas bernilai Rp9.920.616.

Sebelumnya, KPK menyegel 2 ruangan di kompleks Setda Pemkab Kudus, yaitu ruang Sekda dan Ruang Staf Khusus Bupati Kudus. Setelahnya, Tamzil dicokok KPK bersama 8 orang lainnya. Untuk barang bukti diamankan, kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat ini tim KPK sedang melakukan penghitungan. "Ada uang yang sudah diamankan oleh Tim KPK, yang masih dihitung. Kami menduga terjadi sejumlah pemberian terkait pengisian jabatan ini," katanya.

Saat ini, ke 9 orang yang diamankan tengah menjalani pemeriksaan awal di Polda Jateng Semarang "Pemeriksaan intensif sedang dilakukan," kata Basaria. Sesuai dengan mekanisme dan hukum acara yang berlaku, maka KPK diberikan waktu 24 jam untuk menentukan status perkara dan status hukum pihak pihak yang diamankan. Apakah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka ataupun saksi.

"Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok (Sabtu, 27/7) di Kantor KPK melalui konferensi pers," pungkas Basaria.

Berita Terkait

Calon Penumpang Pesawat Diimbau Lengkapi Dokumen Resmi Bepergian di Tengah Pandemi

Nurofia Fauziah

JPKP Nasional Cabang Jatim Kawal Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

Nurofia Fauziah

Pontianak Berpotensi Hujan Petir BMKG Prakiraan Cuaca di 33 Kota di Indonesia Selasa 28 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Ketua KPU Beberkan Kronologi Wahyu Setiawan Gagal Terbang menuju Bangka Belitung Hingga Hilang Kontak

Nurofia Fauziah

Begini Nasib Mereka Sekarang 2 Preman di Depok Peras Sopir Angkot Lalu Videonya Viral

Nurofia Fauziah

Sepertinya Jokowi Ingin Mengamputasi Isu Miring Dinasti Politik Pengamat

Nurofia Fauziah

Pengusaha Samin Tan Irit Bicara Usai Jalani Pemeriksaan Sebagai Tersangka Di KPK

Nurofia Fauziah

Jika Nunggak Pembayaran BPJS Kesehatan Dendanya Juga Bertambah 5 Persen Sudah Iuran per Bulan Naik

Nurofia Fauziah

India Punya Kebijakan Beda dari Indonesia Soal Larangan Mudik

Nurofia Fauziah

Respons Dubes China buat Indonesia Sikapi Kasus Pelarungan Jenazah ABK WNI Dari Kapal Ikan Tiongkok

Nurofia Fauziah

6 Mei 2020 Tuliskan Ciri-ciri Pantun! Jawaban Soal Kelas 4-6 SD Belajar dari Rumah TVRI Rabu

Nurofia Fauziah

Selasa 14 Juli 2020 Materi Aku & Teman Baru Soal & Jawaban TVRI SD Kelas 1-3

Nurofia Fauziah

Leave a Comment