Pendidikan

Nadiem Makarim Menjelaskan Apa Jeleknya Ujian Nasional Sehingga Diganti Assesmen Kompetensi Minimum

Ujian Nasional / UN dihapus pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Mendikbud Nadiem Makarim. Sebagai gantinya, disiapkan Assesmen Kompetensi Minimum. Apa kelebihan sistem baru dibanding UN? Berikut 5 faktanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan membuat program yang menggantikan Ujian Nasional yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Tetapi Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Rencananya, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya. "Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Penghapusan Ujian Nasional ini dilakukan dengan beberapa tujuan, salah satunya untuk mengurangi stres pada siswa.

Beriku ini adalah 5 Fakta Asesmen Kompetensi Minumum pengganti Ujian Nasional/UN Dilansir dari Antara, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum ini dilakukan untuk mengurangi stres pada siswa karena Ujian Nasional. Selain untuk menghindarkan dan mengurangi stres pada siswa, penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minumum juga dilakukan untuk menghilangkan kesan menghukum untuk siswa yang kurang kuat dan mengerti di bidang tertentu.

Penghapusan UN ini dilakukan oleh Nadiem Makarim atas aspirasi dari berbagai pihak. Nadiem mengatakan dirinya menerima aspirasi dari guru, orang tua murid dan murid yang ingin menghindari efek buruk dari UN seperti stres pada siswa dan kesan menghukum siswa yang kurang meguasai bidang tertentu. Nadiem Makarim mengatakan, program pengganti UN baru dilaksanakan tahun 2021, sedangkan tahun 2020 mendatang Ujian Nasional masih dilaksanakan seperti biasa.

Kemudian pada 2021 UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan asesmen karakter. Nadiem menjelaskan bahwa penghapusan UN ini adalah salah satu perbaikan esensi dari UN sendiri dimana untuk menilai prestasi murid atau menilai sistem. “Tapi memperbaiki esensi UN, apakah menilai prestasi murid atau prestasi sistem,” ujar Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan<span ></span>Nadiem Makarim<span ></span>telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "<span ></span>Merdeka Belajar". Hal ini disampaikan Mendikbud<span ></span>Nadiem<span ></span>Makarim dalam taklimat media dalam acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta pada 11 Desember 2019. Program "Merdeka Belajar" ini meliputi Ujian<span ></span>Sekolah<span ></span>Berstandar Nasional (USBN),<span ></span>Ujian Nasional<span ></span>(<span ></span>UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tegas Nadiem. Mendikbud Nadiem menjelaskan, program "Merdeka Belajar" dijabarkan dalam 4 kebijakan meliputi: Mendikbud Nadiem Makarim<span ></span>menyampaikan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh<span ></span>sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi<span ></span>siswa<span ></span>dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya. "Dengan itu,<span ></span>guru<span ></span>dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa," ucap Nadiem. Nadiem menyampaikan anggaran USBN nantinyaakan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Mendikbud. Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," kata Nadiem. Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," kata Nadiem. Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0 30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud. Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. "Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," tuturnya. Sumber:

Berita Terkait

Bagaimana Bunyi Terdengar oleh Telinga Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah Selasa 28 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Registrasi Akun dari 2 Desember 2019 Jadwal Resmi SNMPTN 2020

Nurofia Fauziah

Campus Spain Tawarkan Pelajar Indonesia Lanjutkan Studi ke Spanyol

Nurofia Fauziah

Syarat Wajib SBMPTN 2019, Pendaftaran UTBK Dibuka Besok 1 Maret 2019, Simak Jadwal dan Tahapannya

Nurofia Fauziah

Ini Daftar 100 Universitas Terbaik Nasional 2019 Berdasarkan Data Kemenristekdikti

Nurofia Fauziah

SMAN 13 Medan Apresiasi Juknis Kemendikbud Soal Penggunaan Dana BOS di Tengah Pandemi Covid-19

Nurofia Fauziah

Puldapia Expo Suguhkan 50 Sekolah Islam Berorientasi Global di Muslim Lifestyle Festival

Nurofia Fauziah

‎Pengamat Sebut Organisasi Kemahasiswaan Mulai Kehilangan Pamor

Nurofia Fauziah

Pesan Jokowi Ke Guru Guru PGRI: Dunia Virtual Adalah Kampus Kita, Belajar Harus Menggembirakan

Nurofia Fauziah

Mahfud MD Beri Pujian untuk UNS Solo, Potretnya Bersama Sang Mantan Rektor pun Jadi Sorotan

Nurofia Fauziah

Panglima TNI : Mendidik Anak Dimulai Sejak Usia Dini

Nurofia Fauziah

Pendaftaran SBMPTN 2019 Dibuka Senin 10 Juni Pukul 13.00 WIB, Perhatikan 8 Hal Penting Ini

Nurofia Fauziah

Leave a Comment