Nasional

Mensesneg wajib Lebih Efektif Berkoordinasi dengan Publik & MPR Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyoroti kinerja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dinilainya tidak efektif menjadi penghubung komunikasi politik Presiden Jokowi dengan pihak pihak di luar Istana. Kritikannya tersebut disampaikan merespons pernyataan Jokowi terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang telah melebar dari rekomendasi MPR periode lalu. Menurut mantan aktivis GMNI ini, Jokowi tidak perlu merespons wacana amendemen yang dinilainya terlalu emosional.

"Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019). "Dalam konteks ini, fungsi fungsi koordinasi politik dan koordinasi di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," imbuhnya. Politikus PDIP tersebut punmengatakan seharusnya Mensesneg menjadi jembatan komunikasi politik Presiden dengan para pimpinan MPR.

Hal itu bertujuan agar Presiden Jokowi mengetahui mendalam dinamika dan urgensi dari amendemen terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menegaskan wacana amendemen terbatas hanya untuk kembali menghidupkan haluan negara dalam GBHN. Bukan untuk mengubah penambahan periode jabatan Presiden maupun mekanisme pemilihan Presiden.

Namun, Basarah menilai wajar jika ada dinamika yang berkembang dalam masyarakat, misalnya wacana penambahan jabatan presiden. "Presiden tidak mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, dan substantif dari Mensesneg, terutama dari pandangan pandangan fraksi fraksi di MPR, yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI perjuangan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokow tidak setuju dengan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga dipilih MPR.

Kata Jokowi, tiga periode itu bagian dari pertama menampar wajahnya, kedua ingin mencari muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. "Kalau ada yang usulan tiga (periode), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Berita Terkait

Imbas Pandemi Terbanyak Lulusan SMK & PT Angka Pengangguran Bertambah 3 Juta Orang Ida Fauziah

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Selasa 16 Juni Waspada Potensi Hujan Lebat & Angin Kencang BMKG

Nurofia Fauziah

Yudo Margono Berpeluang Jabat Panglima TNI Bakal Dilantik Jadi KSAL Politikus PPP

Nurofia Fauziah

Polri Juga Telisik Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Djoko Tjandra Tak Hanya Brigjen Prasetijo

Nurofia Fauziah

Kemen PPPA Gelar Penghargaan Inovasi Perempuan dan Anak, Pendaftaran Gratis

Nurofia Fauziah

Pemberian THR Pejabat UNJ Kepada Pejabat Kemendikbud Tanpa Sepengetahuan si Penerima

Nurofia Fauziah

Para Serikat Pekerja Bacakan Pernyataan Sikapnya Menyikapi Kegaduhan di Garuda Indonesia

Nurofia Fauziah

Jokowi Minta Pembangunan Rumah Terdampak Gempa di Maluku Seperti di NTB

Nurofia Fauziah

KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti terkait Kasus Nurhadi

Nurofia Fauziah

Potongan Harga Spesial Ramadhan Promo Diskon Alfamidi Akhir Pekan Berlaku hanya 3 Hari

Nurofia Fauziah

4 Pelaku Ditangkap Viral Balap Liar Tutup Jalan di Serpong

Nurofia Fauziah

Komisi I DPR RI Minta Investigasi Menyeluruh Terkait Jatuhnya Helikopter MI-17

Nurofia Fauziah

Leave a Comment