Nasional

Mensesneg wajib Lebih Efektif Berkoordinasi dengan Publik & MPR Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyoroti kinerja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dinilainya tidak efektif menjadi penghubung komunikasi politik Presiden Jokowi dengan pihak pihak di luar Istana. Kritikannya tersebut disampaikan merespons pernyataan Jokowi terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang telah melebar dari rekomendasi MPR periode lalu. Menurut mantan aktivis GMNI ini, Jokowi tidak perlu merespons wacana amendemen yang dinilainya terlalu emosional.

"Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019). "Dalam konteks ini, fungsi fungsi koordinasi politik dan koordinasi di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," imbuhnya. Politikus PDIP tersebut punmengatakan seharusnya Mensesneg menjadi jembatan komunikasi politik Presiden dengan para pimpinan MPR.

Hal itu bertujuan agar Presiden Jokowi mengetahui mendalam dinamika dan urgensi dari amendemen terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menegaskan wacana amendemen terbatas hanya untuk kembali menghidupkan haluan negara dalam GBHN. Bukan untuk mengubah penambahan periode jabatan Presiden maupun mekanisme pemilihan Presiden.

Namun, Basarah menilai wajar jika ada dinamika yang berkembang dalam masyarakat, misalnya wacana penambahan jabatan presiden. "Presiden tidak mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, dan substantif dari Mensesneg, terutama dari pandangan pandangan fraksi fraksi di MPR, yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI perjuangan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokow tidak setuju dengan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga dipilih MPR.

Kata Jokowi, tiga periode itu bagian dari pertama menampar wajahnya, kedua ingin mencari muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. "Kalau ada yang usulan tiga (periode), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Berita Terkait

Kivlan Zen Disebut Punya Utang Rp 8 Miliar buat Nasi Padang PAM Swakarsa 1988

Nurofia Fauziah

Saya Yakin UU 19 Dibuat dengan Niat Jahat Sindir Optimisme Pimpinan KPK Feri Amsari Soroti RUU KPK

Nurofia Fauziah

Berikut Ketentuan Pelaksanaan SKB BKN Siapkan 20 Lokasi Tes SKB CPNS 2019 di Luar Negeri

Nurofia Fauziah

Terus Bawa Benda Satu Ini Ini Kabar Pemeran Wanita Video Vina Garut Lama Tak Terdengar

Nurofia Fauziah

Mardani Yakini Penurunan Presidential-Pilkada Threshold Akan Buat Banyak Orang Baik Masuk Politik

Nurofia Fauziah

14 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Peringatan Dini BMKG Senin 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Optimis Tapi wajib Tetap Waspada 5 Persen Pertumbuhan Ekonomi 2021 Diproyeksi Mencapai 5 PAN

Nurofia Fauziah

Wiranto: Kasus di Sibolga Tidak Terkait Pemilu

Nurofia Fauziah

Pemerintah Daerah Diminta Perhatikan SE KPK 11/2020 Terkait Penyaluran Bansos

Nurofia Fauziah

Pengusaha Baja Lokal Dukung Percepatan Pembangunan Ibukota Baru

Nurofia Fauziah

Kronologis Bebasnya Buni Yani dari Lapas Gunung Sindur

Nurofia Fauziah

Rangga Sasana Sekjen Sunda Empire Ajukan Penangguhan Penahanan Sempat Masuk Rumah Sakit

Nurofia Fauziah

Leave a Comment