Nasional

Mensesneg wajib Lebih Efektif Berkoordinasi dengan Publik & MPR Ahmad Basarah

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyoroti kinerja Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang dinilainya tidak efektif menjadi penghubung komunikasi politik Presiden Jokowi dengan pihak pihak di luar Istana. Kritikannya tersebut disampaikan merespons pernyataan Jokowi terkait wacana amandemen terbatas UUD 1945 yang telah melebar dari rekomendasi MPR periode lalu. Menurut mantan aktivis GMNI ini, Jokowi tidak perlu merespons wacana amendemen yang dinilainya terlalu emosional.

"Sebenarnya Pak Jokowi tidak harus menyampaikan pernyataan yang cenderung emosional menyikapi soal dinamika wacana dan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali haluan negara," kata Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2019). "Dalam konteks ini, fungsi fungsi koordinasi politik dan koordinasi di lingkungan Istana Negara, Mensesneg harus lebih efektif berkoordinasi dengan publik, berkoordinasi dengan kami di MPR," imbuhnya. Politikus PDIP tersebut punmengatakan seharusnya Mensesneg menjadi jembatan komunikasi politik Presiden dengan para pimpinan MPR.

Hal itu bertujuan agar Presiden Jokowi mengetahui mendalam dinamika dan urgensi dari amendemen terbatas, yakni menghidupkan kembali Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ia menegaskan wacana amendemen terbatas hanya untuk kembali menghidupkan haluan negara dalam GBHN. Bukan untuk mengubah penambahan periode jabatan Presiden maupun mekanisme pemilihan Presiden.

Namun, Basarah menilai wajar jika ada dinamika yang berkembang dalam masyarakat, misalnya wacana penambahan jabatan presiden. "Presiden tidak mendapatkan masukan yang lengkap, komprehensif, menyeluruh, dan substantif dari Mensesneg, terutama dari pandangan pandangan fraksi fraksi di MPR, yang setuju untuk menghadirkan kembali haluan negara melalui amandemen terbatas. Termasuk fraksi dari partai politik beliau sendiri yaitu PDI perjuangan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Jokow tidak setuju dengan adanya wacana masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga dipilih MPR.

Kata Jokowi, tiga periode itu bagian dari pertama menampar wajahnya, kedua ingin mencari muka, dan ketiga ingin menjerumuskan. "Kalau ada yang usulan tiga (periode), menurut saya, satu ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan saya," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Berita Terkait

Lengkap dengan Keutamaannya Bacaan Niat Puasa Tarwiyah & Arafah

Nurofia Fauziah

Depok Menyusul Solo yang Pertama 4 Daerah Liburkan Sekolah Dampak Corona

Nurofia Fauziah

Inilah Gejala yang Timbul & Perlu Diperhatikan Masyarakat Virus Corona Jangkit 2 Warga Depok

Nurofia Fauziah

Jawaban Soal Tuliskan 3 Bagian Darah! Coba Jelaskan Fungsi Masing-masing Dalam Tubuh Kita!

Nurofia Fauziah

Vox Point Indonesia Soroti Data Penerima Bansos Diskusi Virtual

Nurofia Fauziah

Juliari hingga Tim Menteri Ekonomi Disebut Berpeluang Direshuffle oleh Jokowi Terawan

Nurofia Fauziah

di Antaranya akan Jadi Teman Diskusi Presiden Tugas Staf Khusus Jokowi Telah Dibagi

Nurofia Fauziah

Mardani Yakini Penurunan Presidential-Pilkada Threshold Akan Buat Banyak Orang Baik Masuk Politik

Nurofia Fauziah

ICW Kawal Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi

Nurofia Fauziah

PKAKN DPR Bahas Akuntabilitas Dana Desa dengan Civitas Akademika UNS

Nurofia Fauziah

Kemensos Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Nurofia Fauziah

Setelah Melahirkan Diperkosa Mertua Bocah 13 Tahun di Denpasar Diperkosa Sepupu hingga Hamil

Nurofia Fauziah

Leave a Comment