Nasional

KPU Siapkan Alat Mirip Tusuk Gigi buat Coblos Surat Suara

Pemerintah, DPR dan KPU sepakat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada Desember mendatang. Namun, pelaksanaan pilkada di tengah wabahcorona itu harus dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, selain APD, masker dan hand sanitizer, KPU juga akan mengusulkan alat coblos sekali pakai. Tujuannya agar alat coblos tersebut tidak digunakan secara bergantian, sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid 19.

KPU tidak ingin alat coblos saat pilkada justru menjadi tempat penularan corona. Sebabbiasanya ratusan orang dalam satu TPS menggunakan paku yang sama untuk mencoblos surat suara. "Kita kan masih menggunakan paku untuk mencoblos. Kami ingin menghindari jangan sampai paku dipegang berkali kali oleh banyak orang untuk mencoblos, karena rentan kalau paku digunakan berkali kali. Potensi menimbulkan penyebaran virus. Kami berpikiran menggunakan alat coblos sekali pakai,” kata Arief dalam diskusi virtual yangdisiarkan dalam YouTube channel Rumah Pemilu, Kamis (28/5).

KPU mengusulkan penyediaan alat sekali pakai untuk mencoblos guna menghindari penyebaran virus corona. Arief mencontohkan, alat coblos sekali pakai bisa berupa tusuk gigi. Tapi, ukurannya tidak sekecil tusuk gigi. Sebab lubang yang dihasilkan tusuk gigi ke dalam kertas suara sangat kecil dan dikhawatirkan tidak terlihat. KPU masihmencari alat coblos mulai dari ukurannya. Sehingga kertas suara yang tercoblos punterlihat dan dianggap sah oleh semua pihak. "Kami berpikiran menggunakan alat coblos sekali pakai, seperti tusuk gigi tapi bukan tusuk gigi," katanya.

"Kami sudah bicarakan, dia (alat coblos sekali pakai) harusberukuran sekian, tapi penyediaannya mereka (KPUD) belum tahu. Bisa saja lubangnyasebesar sumpit, tapi dia agak lebih tajam supaya mudah mencoblosnya. Ini nambahbiaya juga pastinya," jelas Arief. Selain alat unum mencoblos, kata Arief, KPU juga mengusulkan tinta sekali pakai. Bentuknya nanti bisa diteteskan atau disemprotkan seperti hand sanitizer. Dan ini tentuberimplikasi pada penambahan anggaran.

"Selama ini kan semua orang memasukkan jarinya ke dalam satu botol tinta. Nah kita tidak mungkin lagi seperti itu. Maka usulannya pakai tetes, seperti hand sanitizer yang tetes itu, atau pakai spray. Tentu biayanya bisa lebih mahal. Tapi ada juga beberapajuga berpikir lain misalnya menggunakan cotton bud lalu dioleskan ke kukunya.Prinsipnya sekali pakai, kita akan gunakan," ujarnya. Arief mengatakan dana untuk pengadaan dua barang itu belum masuk ke pengajuan Rp535,9 miliar yang diajukan KPU pada rapat bersama dengan DPR RI dan Kemendagri kemarin.

Sehingga KPU akan mengajukannya kembali pada rapat di pekan kedua Juni. KPU masih menyusun daftar anggaran tambahan di luar kebutuhan anggaran penyediaan APD yang mencapai lebih dari Rp 535,9 miliar. APD yang dimaksud seperti pengadaan masker, baju APD, sarung tangan bagi penyelenggara ad hoc maupun pemilih itu sudah disampaikan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu, Rabu (27/5) kemarin. Anggaran ini juga belum termasuk rencana penambahan tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari kerumunan pemilih.

Dalam rapat itu, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Komisi II meminta kepada KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi/Kabupaten/Kota untuk dibahas oleh Pemerintah danDPR RI. Di sisi lain, dalam rapat itu juga, Mendagri Tito Karnavian berjanji membantu penyelenggara pemilu memastikan ketersediaan anggaran untuk Pilkada 9 Desember 2020. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait penambangan anggaran pilkada.

"Saya sudah bertemu Ibu Menkeu langsung agar pemotongan untuk KPU, Bawaslu, mohon untuk direvisi kembali karenaitu sangat diperlukan," kata Tito. Terkait dengan diundurnya pemungutan suara Pilkada 2020 secara serentak menjadi 9 Desember, Arief mengatakan pengunduran dari jadwal semula ini juga berpotensi menambah jumlah pemilih. Arief menyampaikan jumlah pemilih sebanyak 105.396.460 jiwa dihitung dengan mempertimbangkan pemilih potensial. Artinya, KPU hanya memasukkan penduduk yangerusia 1b7 tahun ke atas pada 23 September 2020.

"Kita gunakan data existing, asumsijumlah pemilih 105 juta yang usia 17 tahun hanya sampai 23 September. Kalau ini nanti9 Desember 2020, jumlahnya akan bertambah" kata Arief. KPU masih membahas terkait kemungkinan perubahan jumlah DPT. Sebab masih ada perdebatan di internal KPU terkait landasan hukum. Dia mengatakan ada pendapatjumlah pemilih harus ditambahkan guna melayani hak pilih penduduk yang baru berusia17 tahun saat 9 Desember nanti.

Namun ada juga pendapat yang menyebut KPU sebaiknya menggunakan DPT lama karena pilkada tetap melanjutkan rencana awal. "Updating pasti kita lakukan karena pemutakhiran, coklit, kemarin terhenti. Tapi apakahcoklit akan memasukkan data penduduk usia 17 tahun pada 9 Desember, belum kitaputuskan," ucap Arief. Arief juga mengutarakan kemungkinan penambahan TPS dari saat ini 150.691 TPS. Selain karena penambahan pemilih, KPU juga mempertimbangkan protokol menjaga jarak antarpemilih.

"Pengurangan jumlah pemilih per TPS. Kita kurangi separuh dari 800 TPS jadi 400. Jadi kemungkinan lonjakan TPS dua kali lipat," ujarnya.

Berita Terkait

Film Soekarno – Ketika Bung di Ende Link Live Streaming TVRI Belajar dari Rumah Senin 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Polri Juga Telisik Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Djoko Tjandra Tak Hanya Brigjen Prasetijo

Nurofia Fauziah

Polri Bakal Gelar Patroli Siber Secara Masif Jasa Travel Gelap Marak

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem Selasa 16 Juni Waspada Potensi Hujan Lebat & Angin Kencang BMKG

Nurofia Fauziah

Lebih Cepat & Tidak Bertele-tele Presiden Minta Pamong Praja Menjadi Motor Reformasi Birokrasi

Nurofia Fauziah

Nurul Arifin Tidak Menyangka Bakal Jadi Mitra Kerja Prabowo Subianto

Nurofia Fauziah

3.000 Personel TNI-Polri Berkumpul di Tembagapura Masih Ada 6 KKB

Nurofia Fauziah

Teater Arifin C Noer 12 Juli 2020 Jadwal & Link Streaming TVRI Belajar dari Rumah Minggu Podbox

Nurofia Fauziah

Beredar Surat Tahanan Kepada Pimpinan KPK Minta Disediakan Kompor & Kulkas Agar Makanan Tidak Basi

Nurofia Fauziah

KPU Terima Tantangan BPN Prabowo Sandiaga Untuk Diaudit IT Forensik

Nurofia Fauziah

Pembelajaran Jarak Jauh Masih Dipertahankan Tahun Ajaran Baru Tetap Juli

Nurofia Fauziah

Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka TPPO 14 ABK Kapal Long Xing 629 Dalam Sepekan

Nurofia Fauziah

Leave a Comment