Bisnis

KPPU Mengaku Kantongi Satu Alat Bukti Lima Perusahaan Minyak Diduga Terlibat Kartel Harga BBM

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan memanggil lima perusahaan yang bergerak di bidang penjualan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengusut dugaan kartel dalam penetapan harga BBM di Indonesia. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Pertamina, Shell Indonesia, PT Total Oil Indonesia, PT ExxonMobil Indonesia, PT AKR Corp Tbk yang bermitra dengan British Petroleum (BP), PT Vivo Energy Indonesia. Kelima perusahaan tersebut diduga melakukan kartel harga BBM, karena kompak tidak menurunkan harga saat harga minyak mentah global turun.

"Saat ini KPPU telah mengantongi satu jenis alat bukti yang menjadi dasar penegakan hukum tersebut," ujar Juru Bicara KPPU, Guntur Saragih, Jumat (15/5). Namun Guntur tak merinci alat bukti tersebut. Yang jelas, harga minyak dunia saat ini sudah anjlok total sejak awal tahun. Negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam sudah menurunkan harga BBM berkali kali sejak Maret 2020.

Harga acuan minyak mentah di Indonesia,Indonesia crude price(ICP) juga melorot dari Desember 2019 sebesar US$ 67,18 per barel dan kini tinggal US$ 20,66 per barel per April 2020 KPPU menilai, kartel penetapan harga tersebut dinilai melanggar pasal 5 Undang Undang (UU) Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal ini merupakan dugaan kartel horisontal yang memerlukan bukti akurat dalam pembuktiannya.

Pada beberapa kasus kartel, adanya pertemuan antara pemimpin perusahaan, baik formal maupun informal seperti bermain golf,maupun surat elektronik bisa menjadibukti penelusuran kasus kartel. Seperti kita tahu, pada pasal 5 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan, pelaku usaha dilarang untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar yang bersangkutan yang sama. Memang, pemerintah telah mengatur tata cara penetapan harga jual eceran BBM. Guntur menilai aturan tersebut sudah tepat khususnya penghapusan batas minimum marjin yang membuat persaingan usaha lebih baik.

Meski begitu kondisi harga BBM non subsidi di Indonesia tidak banyak mengalami perubahan setelah turunnya harga minyak dunia turun. Sehingga saat ini menguat dugaan kartel penetapan harga BBM.

Berita Terkait

karyawan Daihatsu Bergantian menuju Pabrik & Persingkat Waktu Produksi Respon Keputusan Pemerintah

Nurofia Fauziah

FTM Indopremier Gairahkan Investasi Milenial Jakarta

Nurofia Fauziah

Pemerintah Buka Opsi buat Berikan Subsidi Pulsa bagi Guru & Murid

Nurofia Fauziah

BTN Optimistis Bisa Lewati Target Laba di RBB 2020 Kantongi Laba Rp 768 Miliar di Semester I 2020

Nurofia Fauziah

Jawab Kebutuhan Deteksi Dini Virus Pekerja Harian ‘Drive Thru Rapid Test’

Nurofia Fauziah

Oneject Indonesia Bangun Pabrik Jarum Suntik Senilai Rp 350 Miliar

Nurofia Fauziah

Pertamina Dorong Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Nurofia Fauziah

BEI Hentikan Perdagangan 6 Kali Bulan Ini Gara-gara IHSG Turun 5 Persen

Nurofia Fauziah

Garuda Indonesia Serahkan Dana Csr Untuk Yayasan Metta Mamma Dan Maggha Foundation

Nurofia Fauziah

Defisit Bengkak Penerimaan Loyo APBN Jelang Akhir Tahun

Nurofia Fauziah

Irfan Hakim & Omesh Prihatin Dengan Kasus Bandung Makuta

Nurofia Fauziah

HUT Ke 33, KBN Siap Masuk Ke Era Digital 4.0 Lewat Penerapan Sistem ERP

Nurofia Fauziah

Leave a Comment