Nasional

KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti terkait Kasus Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Bank Yudha Bakti, Tjandra Mindharta Gozali, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 2016. Tjandra rencananya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, bekas Sekretaris MA. "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NHD [Nurhadi]," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Tjandra yang juga pemegang saham PT Gazco Plantations Tbk. (GZCO) sebelumnya dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi pada Kamis (25/6/2020). Namun, yang bersangkutan mangkir dari panggilan tersebut. KPK pun telah mengultimatim Tjandra Mindharta Gozali untuk hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini

"Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan," tegas Ali. Selain akan memeriksa Tjandra, penyidik KPK mengagendakan enam saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Mereka antara lain, Sali (wiraswasta), Muhtar Sanusi (Ketua RW 003 Kel. Sukamanah, Kec. Megamendung, Bogor), Ayub (Ketua RT 003/RW 003 Kel. Sukamanah, Kec. Megamendung, Bogor), serta tiga tukang kebun, masing masing bernama Mahmud, Ahmad Wahib, dan Rahmat.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nuhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011 2016. Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT.

Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN). Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp33,1 miliar. Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014 Agustus 2016 menerima total Rp12,9 miliar.

Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita Terkait

Kemendikbud Diminta Perbaiki Manajemen Pendidik Hari Guru

Nurofia Fauziah

Jawaban Soal TVRI SD Kelas 1-3 Jumat 12 Juni Dongeng Pagi Kak Aio Mengapa Kancil senang Berbagi

Nurofia Fauziah

Bentuk Tim Evakuasi dari Pertamina hingga Adi Karya BUMN Bergerak Bantu Korban Banjir Jabodetabek

Nurofia Fauziah

Pedoman SKD CAT BKN Sekolah Kedinasan 2020 Sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Nurofia Fauziah

Pakar Ekonomi Nilai Kenaikan BPJS di Masa Pandemi Perlu Ditinjau Kembali

Nurofia Fauziah

Pemberian THR Pejabat UNJ Kepada Pejabat Kemendikbud Tanpa Sepengetahuan si Penerima

Nurofia Fauziah

Ini Jawaban Mahfud MD Mengapa Mall Tetap Buka Sementara Masjid Tidak

Nurofia Fauziah

Kementerian PPPA Salurkan Paket Khusus Bagi Perempuan & Anak

Nurofia Fauziah

Film Proses & Ra Ji Ra Beh Live Streaming Belajar dari Rumah TVRI SMP Kamis 21 Mei 2020

Nurofia Fauziah

Bodoh Jika Kita Tinggalkan Jokowi Diisukan Jadi Oposisi Nasdem

Nurofia Fauziah

Kepolisian Mengaku Belum Mendapat Surat Pemberitahuan PA 212 Akan Gelar Reuni Akbar 2 Desember 2019

Nurofia Fauziah

Pidato Jokowi pada Peringatan HUT Polri Mendapat Apresiasi Sejumlah Kalangan

Nurofia Fauziah

Leave a Comment