Nasional

KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti terkait Kasus Nurhadi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Bank Yudha Bakti, Tjandra Mindharta Gozali, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait perkara di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2011 2016. Tjandra rencananya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Nurhadi, bekas Sekretaris MA. "Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka NHD [Nurhadi]," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Tjandra yang juga pemegang saham PT Gazco Plantations Tbk. (GZCO) sebelumnya dipanggil penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Nurhadi pada Kamis (25/6/2020). Namun, yang bersangkutan mangkir dari panggilan tersebut. KPK pun telah mengultimatim Tjandra Mindharta Gozali untuk hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini

"Karena ada konsekuensi hukum apabila tidak hadir tanpa keterangan," tegas Ali. Selain akan memeriksa Tjandra, penyidik KPK mengagendakan enam saksi lainnya untuk melengkapi berkas penyidikan Nurhadi. Mereka antara lain, Sali (wiraswasta), Muhtar Sanusi (Ketua RW 003 Kel. Sukamanah, Kec. Megamendung, Bogor), Ayub (Ketua RT 003/RW 003 Kel. Sukamanah, Kec. Megamendung, Bogor), serta tiga tukang kebun, masing masing bernama Mahmud, Ahmad Wahib, dan Rahmat.

Dalam kasus ini, KPK menduga Nurhadi menerima suap dan gratifikasi dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto sebesar Rp46 miliar. Uang diserahkan Hiendra melalui menantu Nuhadi, yakni Rezky Herbiyono, sepanjang 2011 2016. Diduga uang tersebut sebagai upeti atas bantuan Nurhadi mengurus dua perkara perdata yang dialami MIT.

Pertama, dalam kasus MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (BKN). Kedua, perkara perdata sengketa saham MIT dengan nilai suap Rp33,1 miliar. Terkait gratifikasi, diduga Nurhadi melalui Rezky dalam rentang Oktober 2014 Agustus 2016 menerima total Rp12,9 miliar.

Diduga uang itu untuk penanganan sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian. Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita Terkait

857 Anak Dapat Remisi Sekaligus Ikut Program Sekolah Mandiri Merdeka Belajar

Nurofia Fauziah

Gempa Hari Ini BMKG Catat Telah Terjadi Dua Gempa Pada Hari Ini, Tidak Berpotensi Tsunami

Nurofia Fauziah

Kementerian PPPA Salurkan Paket Khusus Bagi Perempuan & Anak

Nurofia Fauziah

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Nurofia Fauziah

Saya Siap Mundur sebagai Stafsus Presiden Polemik Ruangguru & Kartu Prakerja Belva

Nurofia Fauziah

Yudo Margono Berpeluang Jabat Panglima TNI Bakal Dilantik Jadi KSAL Politikus PPP

Nurofia Fauziah

Berikut Jadwal yang Diputuskan Pemerintah Shift Kerja PNS Akan Dibagi 2

Nurofia Fauziah

Soal SD Kelas 1-3 Bagaimana Pendapatmu Tentang Sikap Oki & Felip Ketika Diminta Membantu Nirmala

Nurofia Fauziah

Aparat Jangan Terlalu Sensitif Mahfud MD Ungkap Pesan Jokowi

Nurofia Fauziah

Klapertart Berikut Bahan & Cara Masaknya Mudah & Enak Resep Menu Buka Puasa

Nurofia Fauziah

Feby Sahroni Sebut Masih Banyak Warga yang Belum Tersentuh Bansos

Nurofia Fauziah

Jika Pandemi Corona Tak Terkendali Salat Idul Fitri Boleh Ditiadakan MUI

Nurofia Fauziah

Leave a Comment