Nasional

Ketua PP Bamusi Apresiasi Pemerintah Tolak ISIS Eks WNI Kembali menuju Indonesia

Langkah dan sikap Pemerintahan Presiden Joko Widodo menolak kepulangan eks Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) sudah sangat tepat. "Kita apresiasi sikap pemerintah Indonesia," kata Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), Yayan Sopyani Al Hadi, Rabu (12/2/2020). Sejak awal, Yayan sendiri tak setuju dengan penyebutan mereka yang bergabung ke dalam Daulah al Islamiyah fii Iraq wa al Syam (DAIS) itu sebagai WNI eks ISIS.

Menurut Yayan, penyebutan yang tepat adalah ISIS eks WNI. Sebab secara sadar atas keinginan sendiri, mereka pergi ke Suriah dan Iraq, menjadi bagian pemberontak terhadap pemerintahan yang sah disana. "Atas keinginan sendiri, mereka gabung dengan ISIS, membakar paspor Indonesia, meneber ancaman pada NKRI, serta melakukan pembantaian disana. Ketika kalah disana, kok tiba tiba minta pulang dan disebut WNI," ungkap Yayan.

Menurut Yayan, menerima kembali mereka sebagai WNI akan menjadi masalah besar. Pertama, mereka sudah didoktrin bahwa dalam iman mereka tidak ada negara bangsa. Yang ada dalam keyakinan mereka adalah sistem kekhalifahan ala mereka.

"Jadi dalam keyakinan mereka, negara bangsa model Indonesia itu adalah musuh yang harus dihancurkan dengan teror. Bisa jadi membaca cara cara mereka disana ke sini," ungkap Yayan. Persoalan ini, sambung Yayan, akan semakin meggurita di tengah program deradikalisasi yang belum berhasil. Isu HAM pun tidak tepat bila dipandang secara kemasalahatan umum.

Sebab pemerintah harus menjaga 267 juta jiwa warganya dari potensi ancaman 689 mantan WNI. Dalam kaidah ushul, masih kata Yayan, ada kaidah yang bisa digunakan. Yaitu, dar'ul mafâsid aulâ min jalbil mashôlih, yang artinya bahwa mencegah potensi kerusakan harus lebih diutamakan daripada potensi kemaslatahan.

"Menjaga 267 juta itu sudah pasti. Sementara, mencuci kembali pikiran mantan WNI itu agar kembali ke jalan Pancasila belum tentu berhasil," demikian Yayan.

Berita Terkait

Fraksi PKS di DPR Minta Rencana Relaksasi PSBB Dipertimbangkan Secara Matang

Nurofia Fauziah

Minta Bantuan Sosial Tunai Dibagikan Sebelum Lebaran Mensos Curhat Jokowi Hampir Tiap Hari Telepon

Nurofia Fauziah

Tindak Lanjuti Laporan Penggelembungan Suara Caleg, Bawaslu Jakut Panggil Ketua DPD Demokrat DKI

Nurofia Fauziah

KPK Periksa Pemilik Bank Yudha Bakti terkait Kasus Nurhadi

Nurofia Fauziah

Peringatan Dini Cuaca Kamis 18 Juni 2020 Potensi Pembentukan Awan Hujan di Berbagai Daerah BMKG

Nurofia Fauziah

ICW Tidak Sepakat Siapapun Nama Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Nurofia Fauziah

Jokowi Mengaku 4,5 Tahun Dituduh PKI Tapi Diam Saja Karena Tak Mau Ikut Ikutan Menghujat

Nurofia Fauziah

Rocky Gerung Ucapkan Selamat Ulang Tahun untuk Rachland Nashidik: Dia Lagi Senang Manjat Dinding

Nurofia Fauziah

Itu Urusan Kejaksaan Biar Bertanggung Jawab Sendiri Mahfud MD Enggan Tanggapi Kasus Novel Baswedan

Nurofia Fauziah

Jemput Paksa Jenazah dari ICU Bawa Senjata Tajam Keluarga Pasien Covid-19 Ngamuk di Rumah Sakit

Nurofia Fauziah

Menko Luhut Imbau Masyarakat Manfaatkan Teknologi untuk Ciptakan Start Up

Nurofia Fauziah

PKAKN DPR Bahas Akuntabilitas Dana Desa dengan Civitas Akademika UNS

Nurofia Fauziah

Leave a Comment