Bisnis

Kerja Sama dengan Garuda Dilanjutkan Penerbangan Sriwijaya Air Kembali Aman

Penerbangan Sriwijaya Air banyak yang tertunda pada Kamis (7/11/2019) kemarin. Hal itu diakibatkan adanya masalah kerja sama antara maskapai tersebut dengan Garuda Indonesia Group. Hubungan keduanya dikabarkan memburuk, ditandai dengan pernyataan dari Direktur Pemeliharaan & Layanan Garuda Indonesia, Iwan Joeniarto ke awak media. Disebutkan karena beberapa hal dan tak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, Sriwijaya Air melanjutkan bisnisnya sendiri dan tidak lagi menjadi bagian Garuda Indonesia group. Di hari yang sama, kedua belah pihak akhirnya bertemu di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan usai pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk meneruskan kerja sama. "Iya, diteruskan. Perjanjian itu berakhirnya Oktober, jadi tidak diperpanjang. Nah kita sarankan untuk diterusin dulu," kata Budi. Budi melanjutkan, dalam pertemuan itu disepakati ada perombakan direksi Sriwijaya Air, yaitu Direktur SDM, Direktur Pemeliharaan dan Direktur Operasional.

Dia berharap dengan diteruskannya kerja sama dengan Garuda Indonesia group, serta ditunjuknya orang orang baru di tubuh Sriwijaya Air bisa membuat kondisi penerbangan yang sempat terganggu menjadi normal kembali. "Insyaallah (operasional normal kembali). Dengan struktur yang baru, dengan satu penanggung jawab yang baru mereka tentunya akan eksis dan kita upayakan tidak ada cancel dan delay," ucapnya. Budi menambahkan Kementerian Perhubungan memastikan terpenuhinya keselamatan, keamanan dan kenyamanan calon pengguna Sriwijaya Air yang mengalami dampak pembatalan sejumlah rute penerbangan.

"Kami Kementerian Perhubungan itu sangat concern tentang safety. Oleh karenanya apabila terjadi gonjang ganjing itu pertama kali yang kita pikirkan. Nah dengan dasar itu kami sudah memanggil Garuda Indonesia dan Sriwijaya untuk memastikan safety," katanya. Untuk penerbangan yang terganggu kemarin, Budi meminta agar maskapai memenuhi hak hak pelanggan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri (PM) 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Dalam aturan itu disebutkan penumpang dapat melakukan proses penjadwalan ulang kembali penerbangan dan pengembalian biaya tiket (refund).

Jika terjadi keterlambatan penerbangan juga ditangani sesuai dengan ketentuan delay management yang telah diatur sesuai ketentuan. "Saya pikir itu adalah tanggung jawab daripada maskapai kepada penumpang," ujar mantan Dirut Angkasa Pura II itu.

Berita Terkait

Berikut Alasannya 24 April 2020 Rupiah Kembali Melemah menuju Rp 15.505 per Dolar AS Jumat

Nurofia Fauziah

Mendag Berharap Pembukaan Mal Berdampak Positif Bagi Perekonomian

Nurofia Fauziah

BGR Logistics Jalin Kerjasama Strategis dengan PTP

Nurofia Fauziah

Pemerintah Tambah Surat Utang Berdenominasi Dolar As Dan Euro Tambal Defisit

Nurofia Fauziah

Penerbangan Dialihkan menuju Soekarno-Hatta Bandara Halim Tergenang 30 Cm

Nurofia Fauziah

Penyelesaian Jiwasraya Butuh Proses Panjang Jokowi

Nurofia Fauziah

Pemerintah Harusnya Tegas soal Larangan Ekspor Masker & APD Ombudsman

Nurofia Fauziah

Garuda Indonesia Serahkan Dana Csr Untuk Yayasan Metta Mamma Dan Maggha Foundation

Nurofia Fauziah

Konsumen Semakin Kritis dalam Melihat Potensi Pertumbuhan Investasi

Nurofia Fauziah

Hingga Akhir Tahun Ini, IHSG Diprediksi Bisa Tembus 6.800

Nurofia Fauziah

Waskita Beri Pinjaman Modal Usaha buat 8 Mitra Binaan di Garut Dukung UMKM Kerajinan Kulit

Nurofia Fauziah

Penambang Khawatir Ore Nikel Kadar Rendah susah Diserap Smelter Lokal

Nurofia Fauziah

Leave a Comment