Nasional

Jokowi Tanya Netizen: Ibu Kota RI Sebaiknya Pindah ke Mana? Alasannya Apa?

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal pemindahan ini diputuskanJokowidalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang tadi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa awalnya dalam rapat itu memiliki tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden Jokowi.

Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara. Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah. Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50 70 km dari Jakarta.

Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan timurIndonesia. Hari ini, Selasa (30/4/2019), Presiden Jokowi lewat akun Facebooknya menanyakan netizen, kira kira, ibu kota RI sebaiknya dipindah ke mana. Selamat pagi. DKI Jakarta saat ini memikul dua beban sekaligus: sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, juga pusat bisnis. Apakah di masa depan kota ini masih mampu memikul beban itu?

Banyak negara yang telah memikirkan dan mengantisipasi arah perkembangan negara mereka di masa mendatang dengan memindahkan ibu kota negara. Contohnya Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain lain. Di Indonesia, gagasan memindahkan ibu kota juga sudah muncul sejak era Presiden Soekarno, dan selalu menjadi wacana di setiap era presiden, tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Kemarin di Kantor Presiden, saya menggelar rapat soal pemindahan ibu kota negara. Pembahasan ini tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata, namun, terutama kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanan menuju negara maju. Pemindahan ibu kota adalah sebuah proses yang tidak singkat dan berbiaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung.

Menurut Anda, di mana sebaiknya ibu kota negara Indonesia ditempatkan dan apa pertimbangannya? Nah, jika kamu punya jawaban dan alasannya, langsung aja sampaikan ke FB Pak Presiden. Siapa tahu, usulanmu jadi pertimbangan. Jika ibu kota dipindah ke luar Jawa, bagaimana nasib pembangunan di Jakarta?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan rencana pemindahan Ibu Kota tak akan membuat pembangunan di DKI berhenti. Pembangunan akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan yang ada di Jakarta bisa teratasi. "Tadi saya sampaikan juga dalam rapat bahwa pemerintahan di Jakarta atau luar Jakarta, masalah masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan," kata Anies usai rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

"Karena PR nya, masalah daya dukung lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, soal pengelolaan udara, pengelolaan limbah, transportasi, msh jadi PR yang harus diselesaikan," kata Anies. Menurut Anies, Presiden Jokowi juga setuju bahwa pembangunan di Jakarta akan terus berjalan meski Ibu Kota akan dipindah ke Luar Jawa. Hal itu ditegaskan Presiden di dalam rapat.

"Jadi tadi dalam pertemuan ini Presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai Ibu Kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar besaran di Jakarta. Rencana pembangunan besar besaran di Jakarta tetap jalan terus," kata dia. Apalagi, Jakarta juga akan tetap menjadi pusat bisnis apabila nantinya Ibu Kota sudah berpindah. Jadi, yang dipindahkan ke Ibu Kota baru hanya lah pusat pemerintahan saja.

"Tapi yang menyangkut perdagangan, investasi, perbankan, masih tetap di Jakarta," kata Anies. Anies sebelumnya memang sempat mengajukan proyek infrastruktur dalam rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Istana, Selasa (19/3/2019) lalu. Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai Rp 571 triliun. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui.

Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp 571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Selasa siang. Dalam sidang pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) DKI Jakarta, Rabu (10/4/2019), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan rincian dari sembilan infrastruktur yang didukung olehnya. Berikut infrastruktur yang dimaksud:

Pengembangan jaringan rel kereta moda raya terpadu (MRT) menjadi 223 kilometer senilai Rp 214 triliun Pengembangan jaringan rel kereta light rail transit (LRT) menjadi 116 kilometer senilai Rp 60 triliun Pengembangan panjang rute Transjakarta menjadi 2.149 kilometer senilai Rp 10 triliun

Pembangunan jaringan rel elevated looplinesepanjang 27 kilometer senilai Rp 27 triliun Penyediaan permukiman hingga 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30 persen) senilai Rp 90 triliun Peningkatan cakupan air bersih hingga 100 persen penduduk DKI senilai Rp 27 triliun

Peningkatan cakupan jaringan air limbah hingga 81 persen penduduk DKI senilai Rp 69 triliun Revitalisasi angkot (first and last mile transport) hingga 20.000 unit senilai Rp 4 triliun Pengendalian banjir dan penambahan pasokan air senilai Rp 70 triliun

Berita Terkait

Pemerintah Cegah Terjadinya Konflik Terkait Pelarangan Rayakan Natal di Kabupaten Dharmasraya

Nurofia Fauziah

Berikut Cara Cek Hasilnya Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Jabar 2020 di ppdb.disdik.jabarprov.go.id

Nurofia Fauziah

Kepolisian Mengaku Belum Mendapat Surat Pemberitahuan PA 212 Akan Gelar Reuni Akbar 2 Desember 2019

Nurofia Fauziah

Berikut Ketentuan Pelaksanaan SKB BKN Siapkan 20 Lokasi Tes SKB CPNS 2019 di Luar Negeri

Nurofia Fauziah

14 Wilayah Berpotensi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang Peringatan Dini BMKG Senin 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Gangguan Bank Mandiri Hari Ini, Nasabah Keluhkan Saldo Hilang hingga Tersisa 0 Rupiah

Nurofia Fauziah

Pedoman SKD CAT BKN Sekolah Kedinasan 2020 Sesuai Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

Nurofia Fauziah

Itu Urusan Kejaksaan Biar Bertanggung Jawab Sendiri Mahfud MD Enggan Tanggapi Kasus Novel Baswedan

Nurofia Fauziah

Fraksi PKS di DPR Minta Rencana Relaksasi PSBB Dipertimbangkan Secara Matang

Nurofia Fauziah

Bodoh Jika Kita Tinggalkan Jokowi Diisukan Jadi Oposisi Nasdem

Nurofia Fauziah

Penyakit Jantung & Operasi Caesar Paling Menyerap Anggaran BPJS Kesehatan Menunggak Terus DPR

Nurofia Fauziah

Diduga Mabuk Hingga 2 Orang Tewas & Keluarga Korban Tulis Pesan Ini Fakta Kapolsek Tabrak Rumah

Nurofia Fauziah

Leave a Comment