Bisnis

Jiwasraya Disebut Belum Sampaikan Laporan Keuangan 2018 menuju OJK

Belum selesai permasalahan likuiditas yang berujung tidak jelasnya nasib nasabah, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ternyata belum menyerahkan laporan keuangan 2018 hingga saat ini. Padahal, dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Peransuransian di pasal 8 menyebutkan, perusahaan peransuransian wajib menyampaikan laporan berkala kepada OJK dalam bentuk laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan lain. Merujuk pada pasal 8 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, tertulis bahwa laporan tahunan perusahaan asuransi harus disampaikan paling lambat 30 April pada tahun berikutnya, dalam hal ini April 2019.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto mengatakan, jika perusahaan belum memberikan laporan seperti apa yang tertuang dalam peraturan OJK, kemungkinan besar ada permasalahan pada perseroan. Toto menambahkan, keterlambatan laporan keuangan Jiwasraya ini menjadi faktor lain yang akan memperburuk reputasi perusahaan di tengah kasus gagal bayar. "Artinya ini juga melanggar prinsip transparansi di Good Coorporate Governanance (GCG)," kata Toto.

Sementara, kembali merujuk pada pasal 9 Peraturan OJK Nomor 55/POJK.05/2017 disebutkan pula sanksi bagi perusahaan yang akan diberikan bila tidak menjalankan aturan yang ada di pasal 8. Sanksi yang akan diberikan yakni berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha. Untuk perusahaan asuransi, dalam aturan itu, dituliskan akan dikenai sanksi denda keterlambatan. Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot sebelumnya mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi ihwal keterlambatan penerbitan laporan keuangan Jiwasraya.

"Terkait dengan keterlambatan, kami berikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya singkat. Merujuk situs resmi perusahaan, pada laporan keuangannya pada 2017 lalu, laba perusahaan melorot drastis dari Rp 1,7 triliun pada 2016 menjadi hanya Rp 360,3 miliar. Penurunan laba secara drastis karena lonjakan klaim dan manfaat yang dibayarkan perusahaan, termasuk kenaikan cadangan klaim. Tidak cuma itu, biaya akuisisi juga melompat dari Rp 702,65 miliar menjadi sebesar Rp 980,90 miliar.

Sebelumnya, manajemen Jiwasraya melakukan penundaan pembayaran klaim kepada nasabah produk Saving Plan yang jatuh tempo pada Oktober 2018. Saat pertama kali dinyatakan gagal bayar, jumlahnya Rp 802 miliar. Namun semakin lama semakin membengkak hingga mencapai Rp 12,4 triliun karena tidak segera diselesaikan. Padahal, saat gagal bayar pertama kali, Jiwasraya memiliki cash yang cukup untuk membayar polis yang jatuh tempo. Namun, kepercayaan nasabah sudah terlanjur hilang, sehingga tidak bersedia memperpanjang kontrak asuransi. Akibatnya, Jiwasraya harus menyediakan dana yang sangat besar untuk memenuhi kewajibannya. (Tendi Mahadi)

Berita Terkait

Direktur dari Garuda Dilengserkan Sriwijaya Air Kembali Rombak Direksi Lagi

Nurofia Fauziah

Strategi Allianz Indonesia Siapkan Kualitas dan Kompetensi SDM di Era Transformasi Digital

Nurofia Fauziah

Kagama Inkubasi Bisnis Seri VII Bahas Seputar ‘Brand Vital Sign’

Nurofia Fauziah

Taspen Tegaskan Tak Pernah Bagi Dividen menuju Pensiunan Awas Penipuan

Nurofia Fauziah

Corporate Governance Asia Anugrahi BRI 3 Penghargaan Prestisius

Nurofia Fauziah

Defisit Bengkak Penerimaan Loyo APBN Jelang Akhir Tahun

Nurofia Fauziah

Regu Pramuka Sigap Bantu Pemudik di Terminal Kalideres

Nurofia Fauziah

Ini Impian Bupati Nganjuk Klaim Tarik Investasi Rp 5 Triliun

Nurofia Fauziah

DPR Minta Menhub Perhatikan Isu Garuda vs Sriwijaya & Harga Tiket Pesawat

Nurofia Fauziah

Sri Mulyani Butuh Tambahan Utang hingga Rp 45 Triliun Per Pekan Biayai Defisit

Nurofia Fauziah

Pura Trans Akan Ipo Akhir Tahun Bidik Dana Segar Rp 195 Miliar

Nurofia Fauziah

Subsidi Upah Pekerja Jadi Momentum Transformasi Karakter Dirut BPJS Ketenagakerjaan

Nurofia Fauziah

Leave a Comment