Nasional

Jika Pandemi Corona Tak Terkendali Salat Idul Fitri Boleh Ditiadakan MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan salat Idul Fitri dapat ditiadakan di saat pandemi virus corona atau covid 19 dalam kategori membahayakan. "MUI sedang mempelajari. Tapi sebenarnya dari fatwa yang sudah ada dan dapat disimpulkan bila situasi wabah tidak terkendali dan kalau kita salat Id, maka penularannya akan semakin tinggi dan terbuka maka salat Idul Fitri ditiadakan," kata Sekjen MUI Anwar Abbas saat dihubungi, Selasa (7/4/2020). "Tapi kalau sudah terkendali dan sudah rendah penyebarannya maka kita salat Id tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada misalnya menyangkut jarak dan kebersihan serta tingkat keamanannya," lanjut dia.

Meski demikian, Anwar mengatakan MUI akan mempelajari lebih lanjut terkait aturan tersebut. Nantinya, keputusan apakah bisa atau tidaknya mengadakan salat idul fitri berjamaah, MUI akan meminta pandangan dan berkonsultasi dengan para ahli dibidang kebencanaan dan kesehatan. "Bisa dan tidak bisanya kita salat berjamaah konsultasinya dengan meminta pandangan para ahli dan badan penanggulangan bencana dan kemenkes," jelas dia.

Sebelumnya Kementerian Agama RI mengeluarkan aturan ibadah ramadan saat kondisi pandemi corona. Satu diantaranya meniadakan salat Idul Fitri untuk mencegah penyebaran. Terdapat 15 imbauan dalam surat yang langsung ditandatangani Menteri Agama RI Fachrul Razi.

"Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid atau di lapangan ditiadakan, untuk itu diharapkan terbitnya Fatwa MUI menjelang waktunya". Selain itu, kegiatan seperti sahur on the road, buka bersama, shalat tarawih berjamaah sebaiknya dilakukan di rumah bersama keluarga. Menag Fahrul mengatakan, aturan tersebut dapat diabaikan jika saat ramadan nanti pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan resmi daerah daerah telah aman dari covid 19.

"Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah diterbitkannya pernyataan resmi Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah negeri, atau Pemerintah Daerah untuk daerahnya masing masing, yang menyatakan keadaan telah aman dari Covid 19," kata Fachrul Razi, Senin (6/4/2020). Sementara itu, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi (MenPAN RB) kembali mengeluarkan surat edaran (SE) yang salah satu poinnya melarang aparatur sipil negara (ASN) berpergian keluar daerah atau mudik. Hal tersebut untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi resiko Covid 19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

“ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan berpergian dan keluar daerah dan/ kegiatan mudik ampai dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan bersih Covid 19,” demikian tertulis di salah satu poin SE MenPAN RB Nomor. 41 Tahun 2020 tertanggal Senin (6/4/2020). Adapun ASN yang terpaksa harus melakukan perjalanan keluar daerah, diharuskan untuk izin kepada atasan masing masing. Pejabat Pembina kepegawaian terkait di masing masing Kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah harus memastikan ASN dibawah naungannya tidak berpergian keluar daerah atau mudik.

Bila ada ASN yang melanggar akan dikenakan 3 sangsi disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 30 Tahun 2019, dan PP Nomor 49 tahun 2018. Masing masing PP terkait dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penilaian Kerja (PNS), dan Manajemen Pegawai Pemerintah dan perjanjian kerja. Dalam situs resmi Badan Kepegawaian Nasional (BKN), hukuman disiplin dalam PP Nomor 53 diterangkan berupa hukuman ringan yang salah satunya berupa teguran secara lisan, hukuman sedang seperti pemotongan gaji hingga penundaan kenaikan pangkat, sampai hukuman berat berupa pemberhentian secara tidak hormat.

SE berpedoman pada Keputusan BNPB No.13.A tahun 2020 terkait perpanjangan status keadaan tertentu darurat wabah akibat virus corona (Covid 19) di Indonesia Surat tersebut ditandatangani oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo.

Berita Terkait

KPK Juga Bawa 3 Kendaraan & Uang dari Penangkapan Nurhadi di Simprug

Nurofia Fauziah

Kami Terbuka kepada Semua Akhirnya Menteri Agama Fachrul Razi Dukung FPI setelah Tulis Surat Setia

Nurofia Fauziah

Rangga Sasana Sekjen Sunda Empire Ajukan Penangguhan Penahanan Sempat Masuk Rumah Sakit

Nurofia Fauziah

Prajurit TNI AD Kapten Cpn Vira Yudha Korban Kecelakaan Helikopter MI-17 Meninggal BREAKING NEWS

Nurofia Fauziah

Saeful Bahri Akui Beri Uang menuju Wahyu Setiawan Terkait PAW Harun Masiku

Nurofia Fauziah

Polri Janji Penyidikan Berlangsung Transparan & Akuntabel Kuasa Hukum Djoko Tjandra Dicekal

Nurofia Fauziah

Hujan Petir di Pangkal Pinang Prakiraan Cuaca BMKG 33 Kota di Indonesia Kamis 2 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Ini Klarifikasi Guru SD di Sukabumi yang Dituding Sebagai Perekam Pemuda Ancam Penggal Jokowi

Nurofia Fauziah

Kemensos Dapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

Nurofia Fauziah

Fraksi PKS di DPR Minta Rencana Relaksasi PSBB Dipertimbangkan Secara Matang

Nurofia Fauziah

Terakhir 30 April 2020 Cara Mengisi SPT Pajak Jenis 1770SS melalui HP di djponline.pajak.go.id

Nurofia Fauziah

Yudo Margono Berpeluang Jabat Panglima TNI Bakal Dilantik Jadi KSAL Politikus PPP

Nurofia Fauziah

Leave a Comment