Corona

Ini Kata Menkeu Nasib THR & Gaji ke-13 PNS Belum Jelas Wabah Corona Dipangkas atau Ditunda

Di tengah pandemi corona atau covid 19 nasib tunjangan hari raya (THR) ASN dan pegawai swasta menjadi sorotan menjelang Ramadhan 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke 13 dan turnjangan hari aya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di tengah pandemik virus corona (Covid 19). Dalam paparannya ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020), Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke 13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.

Sebab, pemerintah secara jor joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona. Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik. "Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke 13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin.

Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke 13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya. Sri Mulyani menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen. Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.

"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani. Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," jelas dia. Bagaimana dengan THR karyawan swasta? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pengusaha untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Sebab, membayar THR merupakan kewajiban perusahaan yang tertuang di dalam undang undang. "Ini diingatkan kepada (perusahaan) swasta mengenai THR adalah sesuatu yang berdasarkan undang undang diwajibkan dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal hal terkait THR," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers hasil rapat terbatas kesiapan Ramadhan dan Idul Fitri di Jakarta, Kamis (2/4/2020). Menurut Airlangga, pemerintah terus menggodok sejumlah skema stimulus yang bisa diberikan ke pengusaha agar bisa menjaga kemapuannya membayar kewajiban kepada karyawan, salah satunya keringanan pajak.

"Pemerintah sudah mempersiapkan dan memberi stimulus dunia usaha antara lain PPh 21 dan selama ini sudah diberi ke industri pengolahan," ujar Airlangga. Pemerintah juga telah menelurkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk memberi dukungan tambahan ke sektor usaha Beberapa di antaranya yaitu memberikan potongan pungutan PPh Badan sebesar 22 persen mulai tahun ini.

Kemudian, mempercepat restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada 19 sektor usaha. Airlangga pun mengatakan, pemerintah juga akan memperluas dukungan kepada beberapa sektor usaha lain yang terdampak virus corona seperti pariwisata, sektor jasa transportasi dan beberapa sektor lain yang masih dalam pembahasan. "Berdasarkan paket kemarin di luncurkan Perppu dan APBNP, dukungan sektor usaha akan diperluas, tidak hanya manufaktur tapi juga sektor terdampak lain termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi dan sektor lain yang segera dikoordinasikan untuk ditambahkan," kata dia.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerja atau buruh, akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan. “THR merupakan bagian dari pendapatan non upah. Pengusaha wajib memberi THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” kata Menaker Ida, seperti dalam keterangannya. Kewajiban THR sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ida mengatakan, bagi pengusaha yang kesulitan membayar THR karena dampak dari coronavirus disease 2019 (Covid 19) atau hal lainnya, dapat menempuh mekanisme dialog dengan pekerja atau buruh. Mekanisme dialog dilakukan guna mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Salah satu kesepakatan yang dapat ditempuh adalah pembayaran THR secara bertahap. Kemudian apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan perundang undangan, pembayaran dapat ditangguhkan pada jangka waktu tertentu yang disepakati.

“Bila jangka waktu penundaan yang disepakati telah berakhir dan perusahaan tidak membayar THR, maka atas dasar rekomendasi dan hasil pemeriksaan pengawas, perusahaan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang undangan,” kata Ida.

Berita Terkait

DKI Jakarta Terbanyak 1.510 Orang Hingga Kini Total 5.057 Pasien Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nurofia Fauziah

Belum Seminggu Terapkan Lockdown India Alami Kekacauan di Tengah Pandemi Corona

Nurofia Fauziah

Perantau Asal Pemalang Senang Dapat Bantuan Pemprov Jateng Tak Kunjung Dapat Bansos Pemprov Jakarta

Nurofia Fauziah

Cerita Dokter Cecillia Young di Garis Depan Perangi Covid-19

Nurofia Fauziah

Rapid Test Buatan Lokal Cukup Bayar Rp 75.000 Luhut

Nurofia Fauziah

Doni Monardo Ungkap Penyebab Peningkatan Kasus Covid-19 Jawa Timur yang Sempat Lebihi DKI Jakarta

Nurofia Fauziah

Krisis Akibat Covid-19 Jadi Peluang Bagi Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Sandiaga Uno

Nurofia Fauziah

Tambah 1.241 Kasus 12.129 Sembuh Total 34.316 Pasien Positif BREAKING NEWS Update Corona 10 Juni

Nurofia Fauziah

Berikut Cara Daftarnya 5 Juta Dari Kartu Prakerja & Fasilitas Lain Dapat Saldo Rp 3

Nurofia Fauziah

712 Pasien Positif Covid-19 Dirawat di RS Wisma Atlet Update 25 Juni

Nurofia Fauziah

Jakarta Terbanyak Ini Daerah Sebarannya UPDATE Jumlah Positif Corona di Indonesia Jadi 309 Orang

Nurofia Fauziah

Ahli Kesehatan Sebut Protokol yang wajib Dilakukan Jika Sekolah Kembali Buka di Tengah Pandemi

Nurofia Fauziah

Leave a Comment