Metropolitan

Hotman Paris Minta DPR Revisi Aturan soal Sistem Peradilan di KPPU

Pengacara kondang Hotman Paris mengkritisi sistem peradilan dan sistem organisasi di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Kritik itu dia lontarkan karena kasus dugaan pelanggaran persaingan usaha yang menimpa kliennya, Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) ditangani oleh anggota majelis hakim dan penyidik yang sama, yaitu Guntur Saragih. Apalagi, Guntur sebelumnya mengeluarkan pendapat yang menurut Hotman Paris yang menyudutkan kliennya, dan seakan akan telah memberikan putusan awal.

Menurutnya, pendapat yang dilontarkan Guntur termasuk ke dalam dugaan pelanggaraan kode etik. "Keputusan KPPU itu kan judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan YME berarti sama dengan keputusan pengadilan. Artinya seorang yang memutus dia adalah hakim, dan Anda tahu di pengadilan tidak boleh hakim konferensi dan memberikan opini bahwa katanya karena dua terlapor menggunakan pengacara yang sama maka memperkuat tuduhan KPPU," kata Hotman Paris di kantor KPPU, Jakarta, Senin (8/10/2019). "Ini dia ke wartawan begitu banyak kasih opini, padahal dia yang memutus. Itu dugaan pelanggaran kode etik serius. Mudah mudahan KPPU ketuanya beri perhatian serius," imbuhnya.

Hotman mencontohkan sistem peradilan yang menurutnya ideal, yaitu yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam lembaga antirasuah itu, penyidik hingga hakim memiliki fungsi masing masing. "KPK itu penyidik dan jaksa orang KPK, yang mengadili orang luar kan di pengadilan (tipikor). Di KPPU lain, dia penyidiknya, dia yang nuntut, dia yang mengadili," ucapnya. Untuk itu, Hotman Paris meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merivisi Undang Undang Persaingan Usaha terutama terkait sistem organisasi lembaga tersebut.

"Ini gimana kita dapat keadilan musti dapat perhatian serius dari DPR harus diubah itu UU. Dia yang sidik, tuntut, hakimnya orang orang dia juga," ucapnya. Sebelumnya, Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan langkah Grab Indonesia PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) memilih pengacara yang sama semakin memperkuat dugaan KPPU akan adanya pelanggaran persaingan usaha. "Untuk kasus ini, kedua perusahaan menunjuk pengacara Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Jadi dua terlapor satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika ya," kata Guntur di kantornya, Senin (7/10/2019).

Berita Terkait

Polisi Akan Hentikan Penyidikan Kasus Lurah di Tangsel yang Mengamuk di Ruang Bu Kepsek

Nurofia Fauziah

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris Jaringan Abu Zee di Cengkareng

Nurofia Fauziah

Ini Faktanya Staf Khusus Presiden yang Pernah Mengajar di Daerah Terpencil Kisah Ayu Kartika Dewi

Nurofia Fauziah

Kepergok Cabuli Penumpang di KRL, HH Terancam 15 Tahun Pidana Penjara

Nurofia Fauziah

Tukang Bakso Mengaku Ludahi Mangkuk Pelanggan Kepada Polisi

Nurofia Fauziah

Siap-siap Jadi Klaster Baru Pemkot Bekasi Izinkan Salat Idul Fitri di 38 Kelurahan Epidemiolog

Nurofia Fauziah

Buronan FBI Russ Medlin Bisa Menyetubuhi Beberapa Remaja di Jakarta melalui Sosok Ini

Nurofia Fauziah

Tak Terima Dicakar, Oknum Pengemudi Ojol Diduga Bakar Anjing Peliharaan Hidup Hidup Di Menteng

Nurofia Fauziah

Polisi: Eggi Sudjana Tidak Mau Tanda Tangani Surat Perintah Penahanan

Nurofia Fauziah

Driver Taksi Online Aniaya Dan Peras Penumpang, Pihak GO JEK Beri Penjelasan

Nurofia Fauziah

Bocah 10 Tahun di Tangerang Selatan Tewas Terbakar di Rumahnya Dipasung Sang Ayah

Nurofia Fauziah

Keterangan Ketua RT Terkait Kasus Tukang Cilor Diduga Cabuli Bocah di Cengkareng

Nurofia Fauziah

Leave a Comment