Nasional

Haris Azhar Singgung Kasus Semen Kendeng Sebut Rezim Jokowi Kerap Abaikan Putusan MA

Pemerintah kembali disambar kritik dari berbagai kalangan lantaran menaikkan kembali Iuran BPJS Kesehatan. Padahal, sebelumnya tarif Iuran BPJS Kesehatan sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Melansir Kompas.com, Menurut Direktur Eksekutir Lokataru Foundation, Haris Azhar,bukan hanya sekali pemerintah abai terhadap hukum, khususnya pada putusan Mahkamah Agung.

Paling baru, pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai Haris Azhar menentang putusan Mahkamah Agung dengan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. "Memang rezim Jokowi ini sering mengabaikan hukum, atau lebih khususnya lagi putusan putusan Mahkamah Agung beberapa kali mereka abaikan," kata Haris kepada Kompas.com, Jumat (15/5/2020). Haris menilai, dengan kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah telah mempermainkan rakyatnya sendiri.

Pasalnya, baru pada akhir Februari lalu Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Namun, dua bulan berselang, muncul Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang menetapkan iuran BPJS Kesehatan kembali naik. Dibandingkan dengan besaran kenaikkan sebelumnya, selisih kenaikan iuran saat ini hanya berkisar Rp 10.000 untuk setiap kelas.

Dengan kata lain, kenaikkan iuran hampir mencapai 100 persen. "Jadi kesannya warga kayak di bargain dengan (iuran naik) dua bulan lagi kok bulan Juli, (nominal kenaikkan iuran) diturunin Rp 10.000 kok. Menurut saya itu nggak menunjukkan kualitas sebagai pemerintah," ujar Haris. Putusan Mahkamah Agung lainnya yang juga tak dijalankan oleh pemerintah misalnya kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Ada juga putusan Mahkamah Agung terkait kasus pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, Rembang. "Enggak cuma soal BPJS, kasus asap (di Kalimantan) juga begitu, kasus semen (petani) Kendeng juga begitu," kata Haris. Pada bulan Juli lalu, Mahkamah Agung menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat lain yang menjadi pihak tergugat dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Dengan ditolaknya kasasi tersebut, pemerintah diminta mengeluarkan peraturan peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan. Namun, alih alih menaati perintah Mahkamah Agung, pemerintah justru mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan tersebut. Selanjutnya, pada Oktober 2016, melalui sidang peninjauan kembali Mahkamah Agung memenangkan gugatan petani pegunungan Kendeng dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) terhadap PT Semen Indonesia.

Kemenangan tersebut membuat izin lingkungan yang diterbitkan Gubernur Jawa Tengah untuk PT Semen Indonesia harus dibatalkan. Menindaklanjuti hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan keputusan baru nomor 660.1/30/2016 tentang izin lingkungan pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia. Keputusan tersebut sekaligus memberikan izin penambangan kepada PT Semen Indonesia yang pada putusan lama tertulis PT Semen Gresik tahun 2012.

Pada 16 Januari 2017, Ganjar kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No 6601/4 Tahun 2017. SK tersebut otomatis mencabut SK Gubernur nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Pembangunan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia. Langkah ini justru dinilai memberikan peluang baru bagi pembangunan pabrik semen di area tersebut.

Berdasarkan catatan ini, Haris menilai bahwa pemerintah tak cuma sekali bertindak sebagai aktor yang menentang hukum. "Dari sisi aktornya, ada kelakuan yang memang anti pada hukum. Kalau hukumnya berpihak pada mereka, mereka pakai. tapi kalau hukumnya tidak berpihak sama mereka, mereka tidak pakai," kata Haris. Sebelumnya, Kepala hubungan masyarakat (Humas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Iqbal Anas Mahkamah Agung’ruf mengatakan, pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020.

"Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) khususnya dari para Anggota Komisi IX," ujar Iqbal. "Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut khusus untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III," kata dia. Ia mengatakan iuran peserta PBPU dan BP kelas III di tahun 2020 tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500.

Kemudian sisanya sebesar Rp 16.500 diberikan bantuan iuran oleh pemerintah. "Tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000," ujar Iqbal.

Berita Terkait

Kemenkumham ‘Diserbu’ 2406 5 Instansi & 10 Formasi Paling Banyak Dilamar Pendaftar CPNS 2019

Nurofia Fauziah

Siti Nur Azizah Temui Prabowo Bicarakan Langkah Menuju Pilkada 2020 Putri Wapres Ma’ruf Amin

Nurofia Fauziah

Pidato Jokowi pada Peringatan HUT Polri Mendapat Apresiasi Sejumlah Kalangan

Nurofia Fauziah

KPU Terima Tantangan BPN Prabowo Sandiaga Untuk Diaudit IT Forensik

Nurofia Fauziah

Calon Penumpang Pesawat Diimbau Lengkapi Dokumen Resmi Bepergian di Tengah Pandemi

Nurofia Fauziah

Tata Cara Puasa Syawal 1441 H Apakah wajib Dikerjakan Berurutan 6 Hari

Nurofia Fauziah

Saksinya Banyak Pramugari Senior Ungkap Sosok Selir yang Diduga Terlibat Skandal Ari Askhara

Nurofia Fauziah

Kemen PPPA Gelar Penghargaan Inovasi Perempuan dan Anak, Pendaftaran Gratis

Nurofia Fauziah

Prakiraan Cuaca Hari Ini Kamis 9 April 2020 3 Wilayah Diprediksi Hujan Petir BMKG

Nurofia Fauziah

Begini Momen Fadli Zon Ditegur Presenter Kritik Keras Staf Khusus Milenial

Nurofia Fauziah

Prima Intisari Perkasa Hadirkan Secara Eksklusif Puente Austral menuju Indonesia

Nurofia Fauziah

Cocok buat Update Status WhatsApp & Facebook 20 Ucapan Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

Nurofia Fauziah

Leave a Comment