Nasional

Evi Novida Siap Bekerja Selenggarakan Pilkada Minta Status Keanggotaan Dipulihkan

Evi Novida Ginting meminta status keanggotaan sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dipulihkan. Menurut dia, upaya pemulihan status keanggotaan itu dilakukan untuk dapat bekerja menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. "Pemulihan keanggotaan saya di KPU akan melengkapi KPU RI menyelenggarakan Pilkada di 270 daerah," ujarnya, dalam keterangan yang diterima, Jumat (7/8/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Evi Novida Ginting Manik. Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Jokowi juga akan mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi pemecatan Evi secara tidak hormat. Diketahui, Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Presiden menghargai dan menghormati putusan PTUN yang bersangkutan, dan memutuskan untuk tidak banding," kata Dini Purwono kepada wartawan, Jumat (7/8/2020). "Presiden akan menerbitkan keputusan pencabutan Keppres pemberhentian Evi Novida sebagai anggota KPU sebagai tindak lanjut putusan PTUN," tambahnya. Untuk diketahui, Evi Novida Ginting memenangkan gugatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang pembacaan putusan Nomor: 82/G/2020/PTUN.JKT digelar di ruang sidang PTUN Jakarta, pada Kamis (23/7/2020). Seperti dilansir laman sipp.ptun jakarta, putusan itu berbunyi; Mengadili:

Dalam Penundaan: 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 2022 tanggal 23 Maret 2020; 2. Memerintahkan atau Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 2022 tanggal 23 Maret 2020 selama proses pemeriksaan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017 2022 tanggal 23 Maret 2020; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P.Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017 2022 tanggal 23 Maret 2020;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan 2017 – 2022 seperti semula sebelum diberhentikan; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 332.000,00. (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Untuk diketahui, DKPP mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat Evi Novida Ginting Manik, sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017 2022, karena berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317 PKE DKPP/X/2019 tanggal 18 Maret 2020, yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Akhirnya, Evi Novida Ginting diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017 2020. Hal itu tertuang di Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2017 2020. Keputusan Presiden itu ditetapkan di Jakarta pada 23 Maret 2020. Keputusan Presiden itu ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Lalu, Evi mengajukan upaya adminstratif keberatan kepada Presiden Republik Indonesia terhadap Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 pada tanggal 26 Maret 2020 dan mengajukan gugatan pembatalan pemecatan dirinya sebagai KPU RI periode 2017 2022 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Berita Terkait

Bodoh Jika Kita Tinggalkan Jokowi Diisukan Jadi Oposisi Nasdem

Nurofia Fauziah

hingga Daftar Formasi Jadwal Seleksi Simak Tata Cara Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka BESOK

Nurofia Fauziah

Jawaban Soal Tuliskan 3 Bagian Darah! Coba Jelaskan Fungsi Masing-masing Dalam Tubuh Kita!

Nurofia Fauziah

Berikut Link Streaming SEDANG BERLANGSUNG TVRI Belajar dari Rumah SD Kelas 1-3 Materi Bilangan

Nurofia Fauziah

Pengamat Berharap Tak Terjadi Miskomunikasi Antara Menteri Dan Wakil Menteri

Nurofia Fauziah

Ini Kata Anggota Komisi II Soal Larangan LGBT Daftar CPNS di Kejagung

Nurofia Fauziah

Itu Yang Terdaftar di Pemerintahan Kota Menteri Tito Soal Parkir Dikuasai Ormas

Nurofia Fauziah

Murni Politik Soal Diskusi ‘Pemecatan Presiden’ Refly Harun Ungkit Turunnya Soekarno & Gus Dur

Nurofia Fauziah

Kader Hanura Marah Tidak Dapat Jatah Menteri

Nurofia Fauziah

Wujudkan Spirit BUMN buat Indonesia Pegadaian Kenalkan Budaya AKHLAK

Nurofia Fauziah

Juliari hingga Tim Menteri Ekonomi Disebut Berpeluang Direshuffle oleh Jokowi Terawan

Nurofia Fauziah

Leave a Comment