Metropolitan

Di MoU Tidak Ada Kaget Mendadak Muncul Anggaran Rp 6 Miliar buat Bamus Betawi DPRD DKI

Anggaran untuk Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sempat menjadi perdebatan antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI Jakarta. Anggaran untuk Bamus Betawi sedianya dimasukkan dalam bantuan dana hibah sebesar Rp 6 miliar. Nyatanya anggaran itu sebelumnya tidak dibahas di komisi maupun di Badan Anggaran DPRD DKI saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.

Namun tiba tiba anggaran itu dimunculkan Pemprov DKI Jakarta saat adanya rapat pembahasan RAPBD yang merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ketua Komisi A Mujiyono mempertanyakan pengajuan tersebut, yang terbilang tiba tiba. "Soal (anggaran) Bamus Betawi kita bukan masalah setuju tidak setuju tapi benar enggak pengajuannya? Dilihat kemarin di MoU tidak ada," kata Mujiyono dalam rapat tersebut di ruang serbaguna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Senin (23/12/2019).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik pun mempertanyakan apakah anggaran yang tidak dimasukkan saat rapat banggar merupakan kesalahan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) atau kesalahan Bamus Betawi yang terlambat mengajukan. "Yang salah Kesbang atau Bamus Betawi? Biarkan saja mereka berkonflik tapi ini kan perda," ucap Taufik. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang merupakan pimpinan rapat juga menanyakan anggaran itu sempat dibahas di Komisi A atau tidak.

Mujiyono selaku Ketua Komisi A menjawab bahwa anggaran untuk Bamus Betawi tak pernah dibahas di komisi. "Tolong semua harus memikirkan sama sama. Karena Bamus ini kan produk perda. Saya tanya Komisi A juga enggak tahu, jadi kita harus gimana," tanya Pras. Peraturan Daerah (Perda) yang dimaksud adalah Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah kemudian menjelaskan alasan munculnya anggaran Bamus Betawi itu. Menurut dia, sebelumnya anggaran itu sudah dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS). Namun Prasetio sendiri yang meminta pembahasannya ditunda.

"Bamus sudah masuk sebelum KUA PPAS. Lalu ada forum umat beragama, waktu itu Pak Ketua bilang tunda dulu karena ada dualisme (kepemimpinan Bamus Betawi). Lalu sekarang kami tanyakan lagi," kata Saefullah. Prasetio menjelaskan bahwa saat itu ia memang meminta pembahasan anggaran Bamus Betawi ditunda dalam rapat karena akan ke toilet. Prasetio kemudian lupa untuk membahas kembali hal itu.

"Iya lupa dimasukkan, jadi dianggarkan lagi di APBD Perubahan," kata Prasetio.

Berita Terkait

Pemprov DKI Akui Alami Defisit Rp 10 Triliun

Nurofia Fauziah

Polisi Sebut Sempat Bikin Status Galau di WA Satpam Ditemukan Bunuh Diri di Gedung OJK

Nurofia Fauziah

Ini Faktanya Terungkap Isi Kardus Seorang Wanita Tertipu Belasan Juta Beli Masker di Toko Online

Nurofia Fauziah

Cerita Perusuh 22 Mei Disemprot Gas Air Mata, Teriak Minta Tolong Panggil Panggil Mamanya

Nurofia Fauziah

Wagub DKI Jakarta Akan Pertimbangkan Bantuan Uang Tunai Bagi Warga Terdampak Virus Corona

Nurofia Fauziah

3.869 Pelanggar PSBB di Jakarta Kena Hukuman Sapu Jalan Hingga Bersihkan Toilet

Nurofia Fauziah

Pakai Rompi Oranye hingga Membersihkan Kuburan Satpol PP Siapkan Sanksi Pelanggar PSBB

Nurofia Fauziah

Buronan FBI Russ Medlin Bisa Menyetubuhi Beberapa Remaja di Jakarta melalui Sosok Ini

Nurofia Fauziah

Pegawai Restoran Yang Dirumahkan Kini Pilih Pulang Kampung Karena Corona kisah Lenia

Nurofia Fauziah

Kepergok Cabuli Penumpang di KRL, HH Terancam 15 Tahun Pidana Penjara

Nurofia Fauziah

Termasuk soal Ganja 7 Masalah Baru Pemilik Lamborghini yang Todong Pistol menuju Pelajar di Kemang

Nurofia Fauziah

Lapas Pemuda Tangerang Bina Warga Binaan dengan PKBM dan Pesantren

Nurofia Fauziah

Leave a Comment