Nasional

Berikut Jadwal yang Diputuskan Pemerintah Shift Kerja PNS Akan Dibagi 2

Pemerintah tetap berkomitmen untuk melakukan pencegahan penyebaran virus korona di berbagai tempat. Termasuk di tempat kerja. Seperti diketahui setelah dikeluarkan kebijakan New Normal masyarakat antusias untuk langsung beraktivitas.

Alhasil penumpukan di berbagai moda transportasi tidak terhindarkan. Atas masalah itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan bahwa pihaknya akan mengeluarkan sebuah peraturan. "Akan keluar Surat Edaran Menpan RB soal shif kerja PNS," kata Tjahjo Kumulo kepada Kontan.co.id , Jumat (12/6/2020).

Ada beberapa usulan yang tengah digodok. Yakni pertama soal shift kerja PNS. Shift 1 akan berlangsung dari pukul 07.30 WIB 15.00 WIB.

Shift 2 dari 10.00 WIB 17.30 WIB. Kedua, jika usulan sistem shift ini disetujui maka sistem kerja akan diatur secara terpisah. Yakni untuk pegawai ASN dengan SE Menteri PANRB.

Untuk pegawai BUMN dengan SE Menteri BUMN. Dan untuk pegawai swasta dengan SE Menteri Ketenagakerjaan. Menurut menteri sebelum diterbitkan dan diberlakukan SE tentang Sistem Kerja Shift, perlu dilakukan survei dan simulasi yang lebih cermat.

Sebelumnya diberitakan bahwa para pekerja baikPNS,TNI/Polri, BUMN hinggapegawaiswastabakal dipotong 2,5 persen. Sama sepertiBPJS, pemotongan ini berlaku menyeluruh. Pemotongan gajiPNSdan pegawai ini dilakukan setelahPresiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanTabungan Perumahan Rakyatpada 20 Mei lalu (PPTapera2020).

Tabungan Perumahan Rakyat atau yang disingkat denganTaperaini merupakan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016. Taperadibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Pekerja yang pertama kali diwajibkan menjadi peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) adalah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Iuran Taperaakan dipungut dan dikelola olehBP Tapera. Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanTapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayariuranTaperapada Januari 2021. Setelah itu, lingkup kepesertaanTaperadiperluas secara bertahap.

Tahap kedua adalah pekerja di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) dan daerah sertaTNI Polri. Tahap ketiga berlaku untuk pekerja swasta, pekerja mandiri, dan pekerja sektor informal. Tenggat kepesertaan paling cepat untuk kedua tahap ini belum ditentukan.

”Khusus perusahaanswasta, diberikan waktu sampai tujuh tahun ke depan setelah PP ditetapkan untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai pesertaTapera,” kata Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Badan PengelolaTaperaAriev Baginda Siregar dikutip dariHarian Kompas, Minggu (7/6/2020). Untuk iuranTaperasebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja (potong gaji karyawan untuk iuranTapera). Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri. "Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

BPTaperasendiri sebenarnya bukan lembaga baru. Institusi ini sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS). Dengan nomenkelatur baru, BPTaperakini tak hanya menjadi pemungut iuran bagiPNS, namun bakal mengelola dana dari iuran pekerja yang berasal dari BUMN, BUMD,TNIdanPolri, perusahaanswasta, dan peserta mandiri.

Sebelum menjadi BP Tapera, Bapertarum PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun. Saat masih bernama Bapertarum, lembaga ini mengumpulkan uang dariPNSdengan memotong gaji setiap bulan sehingga uang di BapertarumPNSpada dasarnya adalah uangPNSdan harus dikembalikan kepada mereka. Kepesertaan di BPTaperaakan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun.

Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. KomiteTaperaberanggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Dikutip dariAntara, Deputi Komisioner BPTaperaEko Ariantoro, mengatakan program sepertiTaperasudah lazim dilaksanakan di berbagai negara. "Program serupaTaperasudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan," ujar Eko. Dia menuturkan, hadirnyaTaperamelalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanTaperaoleh Presiden Joko Widodo menjadi landasan BPTaperauntuk segera beroperasi," jelas Eko. "Dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta," kata dia lagi. Gaji karyawan akan kembali dipangkas untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) usai PresidenJokowimeneken Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang PenyelenggaraanTabungan Perumahan Rakyat atauTapera.

SebelumTapera, gaji karyawan telah dipangkas untuk beragam iuran, sepertiBPJSKesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan pensiun. Selainitu tentu saja ada PPh 21. Adapun besaran pembayaran akan tergantung dari besaran gaji. Semakin besar gaji, semakin besar pula pemangkasan iuran iuran tersebut.

Berikut ini simulasi perhitungannya bagi pekerja penerima upah (PPU) Rp 5 juta/bulan dengan status lajang alias belum menikah dan atau tidak punya anak. UntukiuranTapera, gaji karyawan akan terpotong sebesar 2,5 persen dari total pemotongan 3 persen. Adapun 0,5 persen sisanya akan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jika seseorang bergaji Rp 5 juta per bulan, maka gaji tersebut akan terpotong Rp 125.000 per bulan untuk iuranTapera. Selanjutnya, gaji akan dipotong untuk iuranBPJSKesehatan karena kepesertaanBPJSsifatnya wajib. Dasar pemungutan iuran karyawanswastauntuk kepesertaanBPJSKesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Iuran yang ditetapkan untuk asuransi kesehatan ini adalah sebesar 5 persen, dengan rincian 4 persen dibayar perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan. Jika karyawan bergaji Rp 5 juta, maka untuk iuranBPJSKesehatan nominal yang dipangkas adalah Rp 50.000. Iuran tersebut mencakup untuk 5 orang anggota keluarga, yakni karyawan (suami), istri, dan 3 anak. Iuran akan ditambahkan 1 persen per orang jika ada penambahan anggota keluarga.

Jaminan Hari Tua merupakan iuran yang diperuntukkan sebagai simpanan saat hari tua yang dikelolaBPJSKetenagakerjaan atau BP Jamsostek. Besaran iuran JHT yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 5,7 persen. Sebesar 2 persen ditanggung karyawan dari pemotongan gaji, sisanyan sebesar 3,7 persen dibayarkan perusahaan pemberi kerja. Artinya bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran yang ditanggung pemberi kerja adalah Rp 185.000 dan iuran yang ditanggung pekerja adalah Rp 100.000.

Sebagaimana JHT, Jaminan Pensiun juga dipungut dan dikelola olehBPJSKetenagakerjaan. Besaran iurannya ditetapkan sebesar 3 persen. Rinciannya 1 persen dipotong dari gaji karyawan dan sisanya ditanggung pemberi kerja sebesar 2 persen. Bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran jaminan pensiun yang dibayar perusahaan adalah Rp 100.000 dan yang ditanggung karyawan Rp 50.000. Berdasarkan simulasi di atas, maka setiap bulan karyawan bergaji Rp 5 juta akan dipotong Rp 325.000. Rinciannya:

Jumlah tersebut tentu belum termasuk PPh 21 ataupun potongan lainnya semisal pinjaman koperasi yang dipunyai karyawan. Selain pemotongan gaji bulanan, ada pemotongan lain yang ditetapkan pemerintah yakni pajak PPh 21. Pajak ini dipotong dari gaji karyawan yang dihitung dari pendapatan selama 1 tahun.

Berdasarkan aturan terbaru, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta sebulan. Namun bila karyawan bergaji Rp 5 juta, praktik dikenakan pajak PPh 21 karena penghasilan 1 tahun melebihi Rp 54 juta, yakni Rp 60 juta. Namun biasanya, iuran pajak ini telah otomatis dipotong perusahaan saat karyawan menerima gaji bulanan. Saat pelaporan, karyawan hanya perlu membawa bukti potong pajak dari perusahaan. (*)

Berita Terkait

ICW Kawal Uji Materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi

Nurofia Fauziah

Potongan Harga Spesial Ramadhan Promo Diskon Alfamidi Akhir Pekan Berlaku hanya 3 Hari

Nurofia Fauziah

Tonton di HP Sedang Berlangsung Live Streaming Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 H

Nurofia Fauziah

Ucapan Selamat Susi Pudjiastuti buat Edhy Prabowo yang Jadi Menteri Perikanan & Kelautan

Nurofia Fauziah

Gangguan Bank Mandiri Hari Ini, Nasabah Keluhkan Saldo Hilang hingga Tersisa 0 Rupiah

Nurofia Fauziah

Tommy Soeharto Akan Gugat SK Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nurofia Fauziah

PT KAI Larang Calon Penumpang kereta yang Bersuhu Tubuh Tinggi Upaya Tangkal Corona

Nurofia Fauziah

22 Wilayah Waspada Hujan Disertai Angin Kencang Peringatan Dini Cuaca Ekstrem BMKG 23 Juli 2020

Nurofia Fauziah

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Nurofia Fauziah

Akademisi IPB Apresiasi Menteri Pertanian Benahi Data Pangan

Nurofia Fauziah

Mengandung Deterjen, Paku, Kaca, Lada, Polisi Sebut Bom Yang Disita Dari Rumah Dosen IPB

Nurofia Fauziah

Komisi I DPR RI Minta Investigasi Menyeluruh Terkait Jatuhnya Helikopter MI-17

Nurofia Fauziah

Leave a Comment