Regional

Banyak Warga Tertolak Berobat Alasan Barito Kuala Putuskan Kerjasama dengan BPJS Kesehatan

Bupati Barito Kuala, Noormiliyani menjelaskan alasan di balik keputusan pihaknya mememutuskan hubungan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kata dia, memutuskan kerja sama dengan lembaga penjamin kesehatan itu karena kecewa pada aturan yang diterapkan saat melayani masyarakat. "Kami putuskan untuk tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, karena tidak bisa melayani masyarakat dengan benar," tegas Noormiliyani dilansir Kompas.com , Kamis (11/6/2020).

Menurut Normiliyani, sudah banyak laporan warganya yang tertolak menggunakan BPJS Kesehatan. Terakhir, yang membuat Noormiliyani kecewa berat adalah ada seorang balita penderita penyakit jantung bocor tidak bisa dilayani BPJS Kesehatan. "BPJS Kesehatan sudah terlalu menyinggung rasa kemanusiaan. Terbaru, ada seorang bayi berusia tiga bulan dengan penyakit bawaan jantung bocor, ternyata juga ditolak BPJS Kesehatan," ujarnya.

Noormiliyani juga menegaskan, masyarakat Barito Kuala tak perlu khawatir dengan pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasalnya, sebelum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Barito Kuala sudah memiliki program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jamkesda tersebut, dia klaim melayani semua warga secara baik, apa pun jenis penyakitnya.

"Selama ini kami lewat Jamkesda baik baik saja, dan tidak ada masalah melalui dana APBD. Pokoknya, Insya Allah masyarakat Barito Kuala terlayani dengan baik. Kami yakin bisa menolong masyarakat kami sendiri dengan program Jamkesda yang ada," ujarnya. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, Rabiatul secara terpisah mengatakan, akibat pemutusan kerja sama ini, ada puluhan ribu masyarakat untuk sementara tidak bisa lagi menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. "Dari data kami, yang terdaftar untuk Penerima Bantuan Iuran atau PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah itu sebanyak 33 ribu orang," jelas Rabiatul.

Menurut Rabiatul, apa yang dilakukan oleh pengelola BPJS Barito Kuala sudah sesuai dan mengikuti regulasi dari pemerintah pusat. Seluruh aplikasi yang ada pada program BPJS jelasnya bukan dibuat oleh BPJS, melainkan oleh pemerintah pusat. "Kita aplikasinya tidak bisa mengakomodasi itu, dan kelonggaran regulasi ini bukan kewenangan kami, bukan regulasi perorangan ataupun daerah," katanya.

Untuk saat ini, kata Rabiatul, hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Barito Kuala yang bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan. ( )

Berita Terkait

Perawat Adalah Pahlawan Kemanusiaan Jenazah Perawat Positif Covid-19 Ditolak Warga Ganjar Pranowo

Nurofia Fauziah

Belum Bisa Disebut Petunjuk Gempa Penjelasan Daryono BMKG soal Cacing Keluar secara Massal di Solo

Nurofia Fauziah

Sepucuk Surat Cinta Jadi Tabir Pembuka Pembunuhan Elvina

Nurofia Fauziah

Deni Sagara Ingin Para Kades di Tasikmalaya Bisa Berbahasa Inggris

Nurofia Fauziah

Bocah 4 Tahun yang Hilang Usai Bermain di Rumah Kakeknya Belum Ditemukan

Nurofia Fauziah

Ini Penjelasan Gubernur Khofifah Kasus Covid-19 di Jawa Timur Tertinggi di Indonesia

Nurofia Fauziah

Pria Bengkulu Ini Potong Alat Vital Remaja Berusia 16 Tahun Tidak Terima Ponakannya Dicabuli

Nurofia Fauziah

Sulit Ditemukan Hingga Dianggap Mistis oleh Warga Kisah Dingo Anjing yang Bernyanyi di Papua

Nurofia Fauziah

ITS Berencana Kosongkan Gedung Kampus Acara Wisuda Ditunda

Nurofia Fauziah

Pelaku Penembakan Buruh Sawit di Kabupaten Pelalawan Ditangkap di Medan

Nurofia Fauziah

Abdullah Buka Tenda Berkemah di Pinggir Sungai Cara Unik Pemudik Isolasi Diri

Nurofia Fauziah

Dia Tetap Sabar Kisah di Balik Bocah Penjual Jalangkote Dipukul hingga Tersungkur Sering Dibully

Nurofia Fauziah

Leave a Comment