Nasional

Aparat Jangan Terlalu Sensitif Mahfud MD Ungkap Pesan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar aparat tidak terlalu sensitif menanggapi aspirasi masyarakat. Mahfud MD mengatakan pesan tersebut disampaikan Jokowi ketika berbincang dengan dengan dirinya beberapa waktu lalu. Pesan tersebut disampaikan Mahfud MD saat memberikan sambutan sambutan dalam acara Peluncuran Pengawasan dan Update Kerawanan Pilkada 2020 yang disiarkan secara langsung di akun youtube resmi Bawaslu RI, Selasa (23/6/2020).

Menurut Mahfud MD, tantangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selain pandemi Covid 19 juga harus diwaspadai maraknya konten berita bermuatan hoaks, fitnah, SARA, dan ujian kebencian. "Beberapa hari yang lalu, bicara dengan Bapak Presiden, bicara tentang hal hal begini. Yaitu memang memperhatikan, tapi pesan Bapak Presiden itu, jangan aparat itu, jangan terlalu sensi. Jangan terlalu sensitif. Ada apa apa ditangkap, ada apa apa diadili. Orang mau webinar dilarang. Tidak usah, biarin saja kata Presiden. Wong, kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok. Diawasi saja," kata Mahfud MD. Mahfud MD mengungkapkan aparat tidak perlu menanggapi terkait hoaks hoaks ringan dan gurauan masyarakat.

Meski begitu Mahfud MD menegaskan aparat tetap perlu menindak pelanggar hukum dan kriminal. "Kalau melanggar hukum yang luar biasa, kriminal yang oleh umum dianggap kriminal itu baru ditindak. Kalau cuma bikin hoaks hoaks ringan, orang bergurau, ya biarin sajalah," kata Mahfud MD. Ia pun lanjut menjelaskan konsep restorative justice.

Menurutnya restorative justice adalah hukum yang digunakan sebagai alat membangun harmoni. Menurutnya restorative justice bermakna tindakan melanggar hukum guna menegakan hukum. Mahfud MD juga menyamakannya dengan konsep affirmative policy dalam konteks birokrasi.

"Nah sama, di Indonesia kita punya restorative justice. Restorative justice itu apa, hukum sebagai alat membangun harmoni. Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat selesaikan baik baik sehingga menjadi baik," kata Mahfud MD. Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkenalkan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan petugas penyelenggara pemilihan selama penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Acara perkenalan APD itu dilakukan di sela acara penyerahan data pemilih pemula tambahan dan launching pemilihan serentak 2020 yang digelar di kantor KPU RI, pada Kamis (18/6/2020) siang.

Berdasarkan pemantauan, Ketua KPU RI, Arief Budiman, memakai APD meliputi masker, faceshield atau pelindung wajah, dan sarung tangan pada saat berpidato di acara tersebut. "Kenapa memakai seluruh perangkat (APD, red). Ini menunjukkan petugas kami di lapangan menggunakan APD. Ada masker ada faceshield," kata Arief, di acara tersebut. Menurut dia petugas penyelenggara pemilihan akan memakai APD itu sesuai dengan standar protokol kesehatan coronavirus disease 2019 (Covid 19).

Selain itu, kata dia, APD berupa masker dan sarung tangan akan dibagikan kepada calon pemilih yang menggunakan hak suara untuk memilih di tempat pemungutan suara (TPS) pada 9 Desember 2020. "Jadi ada masker. Masker bertuliskan tanggal hari pemungutan suara akan dibagikan (kepada calon pemilih, red). Kami akan membagikan itu menjadi bagian sosialisasi," ujarnya. Dia menjelaskan, penyelenggaraan Pilkada 2020 menjadi sejarah bagi pesta demokrasi di Indonesia. Untuk itu, dia menginginkan agar semua tahapan penyelenggaraan dapat berjalan baik mengikuti standar protokol kesehatan.

"Pemilu bersejarah dalam kepemiluan, karena pemilu di tengah pandemi virus corona. Proses penyelenggaraan bisa dijalankan baik dan pondasi dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia di masa mendatang kalau menghadapi situasi ini. Bukan hanya kepentingan hari ini, tetapi untuk generasi akan datang yang mewarisi melihat, belajar dari apa yang kami lakukan," kata dia. Di kesempatan itu, Arief Budiman beserta jajaran KPU RI dan perwakilan dari Bawaslu RI dan DKPP memperkenalkan beberapa jenis APD yang akan dipergunakan petugas pemilu. Diantaranya, yaitu masker, faceshield, baju hazmat, sarung tangan. Serta, contoh surat suara dan alat yang akan dipergunakan untuk menggunakan hak pilih. Dan, vitamin yang diberikan kepada petugas pemilu.

Rencananya, pihak KPU RI akan melakukan simulasi tahapan Pilkada 2020 pada 1 Juli 2020. "Ada contoh APD yang nanti digunakan di setiap tingkatan," ujarnya. Sementara itu, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Thantowi, meminta masyarakat untuk tidak berpolemik terkait penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Kami menghadirkan contoh jenis kebutuhan (APD, red) tiga merek. Agar tidak disebut mengarah kepada merek tertentu. Yang penting bukan merek," tambahnya. Di kesempatan itu, juga diberikan data pemilih pemula tambahan dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI. Penyerahan itu dilakukan, karena ada perubahan dalam daftar DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) karena dampak dari mundurnya tanggal pemungutan suara dari 23 September ke 9 Desember. Untuk diketahui, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020.

Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020. Sementara, pemungutan suara serentak di 270 daerah akan digelar pada 9 Desember 2020. Waktu tersebut bergeser dari jadwal semula 23 September 2020 karena penundaan tahapan pilkada pada Maret lalu akibat pandemi Covid 19. Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah meliputi sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk Pilkada serentak 2020 sebanyak 105.396.460 jiwa.

Sembilan provinsi, yaitu Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara, 37 kota yang menggelar pilkada tersebar di 32 provinsi.

Berita Terkait

PKB Usul Ambang Batas Parlemen Sebesar 7 Persen

Nurofia Fauziah

Murni Politik Soal Diskusi ‘Pemecatan Presiden’ Refly Harun Ungkit Turunnya Soekarno & Gus Dur

Nurofia Fauziah

Inilah Arti Reshuffle & Riwayat Perombakan Kabinet Era Jokowi

Nurofia Fauziah

Jika Nunggak Pembayaran BPJS Kesehatan Dendanya Juga Bertambah 5 Persen Sudah Iuran per Bulan Naik

Nurofia Fauziah

Anggota BPK Achsanul Qosasi Mengaku Tidak Kenal Ulum Disebut Terima Uang Kasus KONI

Nurofia Fauziah

PT KAI Larang Calon Penumpang kereta yang Bersuhu Tubuh Tinggi Upaya Tangkal Corona

Nurofia Fauziah

Juliari hingga Tim Menteri Ekonomi Disebut Berpeluang Direshuffle oleh Jokowi Terawan

Nurofia Fauziah

Data Pekerja Terdampak Covid-19 Capai 3 5 Juta Update Kemnaker

Nurofia Fauziah

OTT Bupati Kudus, KPK Angkut Barang Bukti Rp 200 Juta Diduga Uang Suap untuk Isi Jabatan Kosong

Nurofia Fauziah

Tata Cara Puasa Syawal 1441 H Apakah wajib Dikerjakan Berurutan 6 Hari

Nurofia Fauziah

Spirit UU PA 1960 Jangan Sampai Hilang

Nurofia Fauziah

Pakar Epidemiologi Sebut Indonesia Belum dapat Penuhi Seluruh Kriteria dari WHO Soal New Normal

Nurofia Fauziah

Leave a Comment